Connect with us

DPR

PKS Senayan Kritik Pemerintah yang Kekeh Terapkan PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Covid

Diterbitkan

Pada

PKS Senayan Kritik Pemerintah yang Kekeh Terapkan PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Covid
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Fraksi PKS DPR RI mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap memilih langkah PPKM Mikro ketimbang lockdown di tengah terus melonjaknya kasus Corona (Covid-19). PKS menilai PPKM Mikro memiliki ruang lingkup pembatasan yang jauh berbeda.

“Pemerintah tetap bersikukuh dengan PPKM mikro dan enggan mengambil opsi PSBB. Secara esensi, PPKM mikro dan PSBB sama-sama mengatur soal pembatasan, namun, kadar dan ruang lingkup pembatasannya jauh berbeda. Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda,” kata Ketua DPP PKS, Netty Prasetyani Aher, saat dihubungi, Jumat (25/6/2021).

Netty menilai PSBB memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan aturan yang lebih ketat. Tak hanya itu, psikologis masyarakat juga lebih takut untuk melakukan mobilitas ketika PSBB.

“PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil,” ucapnya.

“Penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian juga menurun drastis. PSBB di Jakarta pada awal pandemi telah terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan,” lanjutnya.

Sementara, Netty menilai PPKM mikro lebih sulit diterapkan lantaran tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu untuk menerapkan prokes. Tak hanya itu, kesiapan aparat dari sisi kuantitas juga belum teruji.

“Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus Covid-19 masih saja melonjak. Jadi, di mana letak keberhasilannya?” ujar Netty.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai situasi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin memburuk. Dia menilai hal itu tidak dibarengi dengan langkah pemerintah yang cepat mengatasi masalah tersebut.

Dia meminta pemerintah bergerak lebih cepat dan tidak melempar tanggung jawab. Dia mendesak PSBB ketat hingga lockdown harus berani diambil oleh pemerintah.

“Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Dengan bed occupancy rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah,” ucapnya.

Netty mewanti-wanti pemerintah jika tetap tidak melaksanakan PSBB atau lockdown. Dia mengajak masyarakat berdoa lantaran sikap pemeritah yang seperti membawa Indonesia menuju jurang.

“Jika pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang,” tuturnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

TNI Perlu Tunjukkan Proses yang Transparan dan Lakukan Pembinaan Khusus terhadap Aparat di Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

TNI Perlu Tunjukkan Proses yang Transparan dan Lakukan Pembinaan Khusus terhadap Aparat di Papua
Baca Berita

DPR

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Injak Kepala Warga Papua Dipecat Tidak Terhormat

Diterbitkan

Pada

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Injak Kepala Warga Papua Dipecat Tidak Terhormat
Baca Berita

DPR

Puan: Kasus Covid-19 Luar Jawa-Bali Naik, Vaksinasi Jangan Terhenti

Diterbitkan

Pada

Puan: Kasus Covid-19 Luar Jawa-Bali Naik, Vaksinasi Jangan Terhenti
Baca Berita
Loading...