Connect with us

pendidikan

PKS Minta Pemerintah Tak PHP Soal Pengangkatan GTK Honorer jadi ASN

Diterbitkan

Pada

PKS Minta Pemerintah Tak PHP Soal Pengangkatan GTK Honorer jadi ASN
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi X DPR menyoroti masalah terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor menjadi aparatur sipil negara (ASN) .

Menurut anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Masalah ini harus segera dibenahi oleh pemerintah beserta kementerian terkait.

“Kami dari Fraksi PKS melihat ada persoalan internal yang masih belum tuntas dibenahi di dalam internal pemerintah yang menjadikan persoalan pengangkatan GTK ini seperti terlempar di sana-sini. Dari satu Kementerian lalu Kementerian lain bilang begini begitu, sementara Pemda sendiri berkata lain dan tidak selesai-selesai jadinya seperti saling melemparkan tanggung jawab,” terang Ledia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2021).

Ledia menegaskan, rencana pengangkatan para GTK Honor menjadi ASN ini memang pelik sejak beberapa tahun silam. GTK Honor ini sangat berharap janji pemerintah untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN bisa segera terwujud.

Baik para guru honor yang berstatus K2 yang dijanjikan untuk diangkat menjadi ASN berstatus PNS hingga para GTK honor yang direncanakan menjadi ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sejak sekian tahun silam, bahkan sejak awal Pak Jokowi menjabat di periode pertama kan persoalan pengangkatan guru honor ini sudah menjadi salah satu agenda reformasi bidang pendidikan. Tapi yang jadi persoalan pengangkatan guru K2 saja belum beres,” kata Ledia.

“Kini ada lagi persoalan GTK Honor untuk menjadi calon PPPK. Saya sangat khawatir melihat situasi internal pemerintah seperti ini, akan terus menjadi hambatan bagi impian para guru dan tenaga kependidikan ini untuk segera diangkat menjadi ASN,” lanjut Sekretaris Fraksi PKS ini.

Data yang disampaikan oleh pemerintah dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Senayan (23/6) kembali diungkap soal kebutuhan guru yang mencapai 1 jutaan guru. Sayangnya proses pengangkatan ini tidak mudah karena terhambat di faktor administrasi. Bahkan beberapa Pemda terlaporkan masih enggan menindaklanjuti pengangkatan GTK menjadi ASN ini karena khawatir membebani APBD mereka.

“Sekali lagi kami ingatkan. Ini ada hal belum tuntas di internal pemerintah. Maka harus ada regulasi tertulis, karena sampai saat ini, beda-beda kementerian lembaga, beda-beda pula saat memberi penjelasan pada Pemda. Padahal kita ini negara hukum, maka setiap kebijakan harus ada landasan hukum yang tertulis, yang menjadi dasar apa keputusan pemerintah terkait guru, dan bagaimana langkah keberpihakan pada guru termasuk soal pengangkatan para GTK honor ini,” tegas Ledia.

Legislator PKS dapil Kota Bandung dan Cimahi ini melanjutkan, dari berbagai pertemuan dengan Pemda banyak diperoleh temuan bahwa ada ketidakjelasan kebijakan hingga mengambil sikap menunda pengangkatan GTK honor menjadi ASN.

“Sebab mereka harus berpikir, bagaimana nanti penyelesaian pembayaran gaji pada para guru ini sesudah diangkat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang masih tidak menentu ini. Bahkan bila dikatakan dalam DAU ini ditekankan ada bagian yang hanya untuk membayar PPPK tetap akan banyak kehawatiran mereka terkait soal keberlangsungan ke depannya karena mereka tentu memperhitungkan kekuatan daerah mereka dalam hal APBD-nya,” terangnya.

Oleh karena itu, Ledia meminta Pemerintah segera melakukan pembenahan internal dan membuat regulasi tertulis. “Sekaligus melakukan pemetaan guru untuk diprioritaskan kemana dan siapa-siapa yang akan menempatinya dengan syarat yang jelas pula,” tekan dia.

Terakhir, Ledia meminta Pemerintah berhenti memberikan informasi yang cenderung berujung pada pemberian harapan palsu (PHP).

“Jangan lagi sebut pengangkatan 1 juta guru. Karena ini jatuhnya seperti PHP. Kenapa saya katakan demikian, karena pada kenyataannya tidak begitu kan. Baru 500 ribuan pendaftar saja kan pada Desember lalu belum juga kelar prosesnya sampai saat ini. Lalu ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku yang tidak jelas, sehingga menjadi tidak fair bagi para GTK itu sendiri. Jadi stop PHP, perbaiki internal, segera selesaikan urusan pengangkatan GTK honor ini. Itu pesan kami,” tandasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pendidikan

Rektor UPNVJ: Fungsi Kehumasan Miliki Peran Vital bagi Universitas

Diterbitkan

Pada

Penulis

Rektor UPNVJ: Fungsi Kehumasan Miliki Peran Vital bagi Universitas
Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Erna Hernawati (ist/net/fachri/koranjakarta)
Baca Berita

pendidikan

Polemik Statuta Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan, DPR: UI harus Tunduk pada Peraturan Pemerintah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polemik Statuta Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan, DPR: UI harus Tunduk pada Peraturan Pemerintah
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Headline

Jokowi: Jangan Batasi Mahasiswa dengan Ilmu secara Kaku

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jokowi: Jangan Batasi Mahasiswa dengan Ilmu secara Kaku
Presiden Joko Widodo (ist/net)
Baca Berita
Loading...