Connect with us

DPR

PKB Tolak Wacana Pajak untuk Komoditas Bahan Pokok

Diterbitkan

Pada

PKB Tolak Wacana Pajak untuk Komoditas Bahan Pokok
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Wakil ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai wacana ini kontraproduktif bagi upaya recovery (pemulihan) ekonomi, yang masih terpukul akibat pandemik Covid-19.

“Skema penetapan tarif PPN untuk komoditas bahan pokok ini pertama kali dimunculkan karena di undang-undang sebelumnya 11 bahan pokok bebas pajak, bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) melebarkan pemaknaan 11 bahan pokok itu menjadi apapun komoditas yang vital bagi masyarakat,” Fathan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).

“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemic yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Fathan mengungkapkan, memang benar jika di beberapa negara komoditas bahan pokok menjadi objek pajak. Kendati demikian hal tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia.

“Ada perbedaan konteks seperti stabilitas harga komoditas, kepastian serapan pasar hasil panen, dan beberapa indikator lain yang kebetulan di Indonesia masih belum stabil,” katanya.

Menurut, Sekretaris Fraksi PKB DPR ini, rata-rata harga komoditas bahan pokok di Indonesia masih belum stabil. Dia mencontohkan fluktuasi harga gabah yang kerap merugikan petani. Pun juga serapan hasil panen yang kerap belum terjamin.

“Kalau mau menaikan pajak harus diimbangi kemampuan pemerintah dalam menyetabilkan harga termasuk memastikan serapan hasil panen,” katanya.

Fathan juga menyoroti momentum digulirkannya wacana PPN untuk bahan pokok. Saat ini situasi perekonomian makro masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pun masih minus.

“Memunculkan wacana pajak bahan pokok di saat perekonomian belum sepenuhnya pulih akan memberikan dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani. Harusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi XI telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kententuan Umum Perpajakan (KUP) dari pemerintah. Dalam RUU KUP tersebut memang disebutkan ada tiga opsi skema tarif untuk menetapkan PPN Bahan Pokok yakni tarif umum dipatok 12%, tarif rendah sesuai skema multitarif 5%, dan tarif final dipatok 1%.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022

Diterbitkan

Pada

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022
Baca Berita

DPR

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT

Diterbitkan

Pada

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT
Baca Berita

DPR

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua
Baca Berita
Loading...