Connect with us

Politik

Pimpinan KPK Disinyalir Tak Patuhi Aturan Soal TWK, PPP: Ya Bisa Dilihat Sendiri

Diterbitkan

Pada

Pimpinan KPK Disinyalir Tak Patuhi Aturan Soal TWK, PPP: Ya Bisa Dilihat Sendiri
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan untuk mengangkat penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak tepat oleh publik, setelah bocoran soal TWK dan tidak lolosnya 75 pegawai dan penyidik KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menuturkan, kritik publik yang disampaikan terkait dengan kebijakan TWK oleh pimpinan KPK merupakan hal yang wajar, karena kebijakan TWK ini membuat 75 penyidik dan pegawai KPK tidak lulus.

“Jadi, Apa yang disampaikan oleh temen-teman Komisi III seperti Benny K. Harman itu sebetulnya sebuah kritik, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa TWK ini seolah-olah atau dinilai menjadi sarana untuk membuat sejumlah pegawai KPK tidak bisa bekerja dan itu menurut saya wajar,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, syarat utama untuk diangkat menjadi ASN adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena selama ini yang harus memenuhi syarat setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Pemerintah yang sah itu tidak hanya untuk menjadi katakanlah, untuk ahli status misalnya pegawai KPK menjadi ASN,” ujarnya.

“Kita kalau baca UUD No 5 Tahun 2015 itu untuk menjadi anggota atau komisioner ( KASN) itu ada syarat yang sama. Kami memahami ada kritik, hakikatnya dulu ketika DPR menyepakati revisi UUD kalau gak salah pasal 68 b dan c. Makna dari alih status,” jelasnya.

Dipaparkan Wakil Ketua MPR RI itu, setelah ada proses pembinaan seperti pendidikann wawasan kebangsaan atau bela negara dan ada yang menyimpang atau kurang memenuhi syarat baru boleh ditindak.

“Tapi prinsip ditampung dulu semua meskipun itu katakanlah hasilnya belum memenuhi syarat. Tugas dari BKN untuk meningkatkan itu berkaitan dengan lembaga terkait,” paparnya.

Saat disinggung terkait pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK, Arsul Sani menyarankan agar publik melihat dan menilai sendiri. “Ya bisa dilihat sendiri,” tutupnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Beda Opsi DPR dan Pemerintah Soal Pelaksanaan Pemilu 2024, PKS Senayan Minta UU Pemilu Direvisi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Beda Opsi DPR dan Pemerintah Soal Pelaksanaan Pemilu 2024, PKS Senayan Minta UU Pemilu Direvisi
Mardani Ali Sera PKS/Net
Baca Berita

Politik

Demokrat: Bukti Kubu Moeldoko Dalam Sidang Gugatan di PTUN Tidak Relevan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Demokrat: Bukti Kubu Moeldoko Dalam Sidang Gugatan di PTUN Tidak Relevan
Baca Berita

Politik

KLB Deli Serdang Ajukan Surat ke PTUN, Tapi Tak Tercatat di Kemenkumham

Diterbitkan

Pada

Penulis

KLB Deli Serdang Ajukan Surat ke PTUN, Tapi Tak Tercatat di Kemenkumham
Baca Berita
Loading...