Pengamat : Tidak Ada Anggaran Alpalhankam yang Murah Rp1,700 Triliun itu Rasional

  • Bagikan
Pengamat : Tidak Ada Anggaran Alpalhankam yang Murah Rp1,700 Triliun itu Rasional
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada peralatan pertahanan dan keamanan ( alpalhankam ) yang murah. Maka itu, dia menilai anggaran pemenuhan alpalhankam yang sekitar Rp1.700 triliun cukup rasional.

“Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun,” ujarnya dihubungi wartawan, Selasa (15/6/2021).

Maka itu, ekonom ini menilai usulan anggaran sekitar Rp1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja itu bukan untuk setahun, melainkan selama 25 tahun hingga 2044.

“Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes,” tuturnya.

Dia memberikan contoh, respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli Alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam beberapa waktu lalu.

“Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan,” katanya.

Di samping itu, menurut dia, usulan alpalhankam tersebut seharusnya dilihat secara rasional dan dikomparasikan dengan beberapa faktor lain.

“Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain,” imbuhnya.

Dirinya mengingatkan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah.

Dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi

“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tetapi harus didukung dengan alat keamanan atau Alutsista. “Punya tentara tapi gak punya meriam. Enggak punya kapal. Enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?” ujarnya.

Maka itu, dia mengajak masyarakat mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun yang masih digodok itu.

“Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?” katanya.

Sekadar diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Alutsista.

Dia mengaku bakal melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan.

Adapun caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

“Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier beberapa hari lalu.

“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK,” ujarnya.

Sedangkan cara lain yang bakal dilakukannya adalah bernegosiasi langsung dengan produsen Alpalhankam untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo.

“Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa,” kata Prabowo.(ilm)

  • Bagikan