Connect with us

DPR

Pemerintah Diminta Serius Koordinasikan Pola Penanganan Lonjakan COVID-19

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Diminta Serius Koordinasikan Pola Penanganan Lonjakan COVID-19
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah diminta serius dan tegas dalam mengkoordinasikan pola penanganan pandemik yang terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi pasca libur lebaran lalu.

Permintaan tersebut, disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi, di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

“Mengingat laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan,” kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.

Dia menyarankan agar kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah.

Hal itu menurut dia penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan seperti D.I. Yogyakarta yang mewacanakan karantina wilayah atau “lockdown”, daerah lain menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan ada juga yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Hal itu jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Awiek menilai, setiap setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosialisasi dengan baik.

Dia mencontohkan, tidak siap, tidak sinkron-nya, tidak koordinasinya penanganan COVID-19 adalah penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang.

Hal itu menurut dia membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis.

“Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” katanya.

Selain itu Awiek juga menyarankan agar sebaiknya diterapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau “WFH” untuk semua perkantoran karena penyebaran COVID-19 klaster perkantoran semakin bertambah.

Langkah itu menurut dia khususnya di instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan karena mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran COVID-19. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19
Baca Berita

DPR

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (ist/net)
Baca Berita

DPR

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI
Baca Berita
Loading...