Connect with us

Politik

PDIP Minta Pimpinan KPK Abaikan Pemanggilan Komnas HAM

Diterbitkan

Pada

PDIP Minta Pimpinan KPK Abaikan Pemanggilan Komnas HAM
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Politisi PDIP Kapitra Ampera meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan pimpinan lainnya untuk mengabaikan pemanggilan Komnas HAM soal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.

Kapitra mengatakan permintaannya itu karena melihat langkah pemanggilan pimpinan KPK dalam polemik tersebut bukan kewenangan dari Komnas HAM.

“Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya,” kata dia, dalam rilisnya diterima di Jakarta Rabu (9/6/2021).

Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, menurut Kapitra terasa aneh kalau Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK.

“Kewenangan Komnas HAM menurut UU nomor 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan genocide (pembantaian besar-besaran),” ucap Kapitra.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa 8 Juni 2021.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Ali menjelaskan, pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.

“Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Beda Opsi DPR dan Pemerintah Soal Pelaksanaan Pemilu 2024, PKS Senayan Minta UU Pemilu Direvisi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Beda Opsi DPR dan Pemerintah Soal Pelaksanaan Pemilu 2024, PKS Senayan Minta UU Pemilu Direvisi
Mardani Ali Sera PKS/Net
Baca Berita

Politik

Demokrat: Bukti Kubu Moeldoko Dalam Sidang Gugatan di PTUN Tidak Relevan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Demokrat: Bukti Kubu Moeldoko Dalam Sidang Gugatan di PTUN Tidak Relevan
Baca Berita

Politik

KLB Deli Serdang Ajukan Surat ke PTUN, Tapi Tak Tercatat di Kemenkumham

Diterbitkan

Pada

Penulis

KLB Deli Serdang Ajukan Surat ke PTUN, Tapi Tak Tercatat di Kemenkumham
Baca Berita
Loading...