Connect with us

Hukum

Pakar: Penuhi Panggilan Komnas HAM, Bukti Pimpinan KPK Miliki Niat Baik

Diterbitkan

Pada

Pakar: Penuhi Panggilan Komnas HAM, Bukti Pimpinan KPK Miliki Niat Baik
Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Romli Atmasasmita (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Romli Atmasasmita menilai, kehadiran Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan niat baik sekaligus menepis adanya isu upaya penyingkiran 75 pegawai lembaga antirasuah tersebut.

“Kehadiran Nurul Gufron Wakil Ketua KPK merupakan niat baik dan sekaligus menghapus tudingan miring dari kelompok Novel Baswedan dan ICW,” kata Romli, di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, dari pertemuan tersebut diketahui bahwa pimpinan KPK tidak berupaya menargetkan beberapa pegawai KPK agar tidak lolos proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Sesuai keterangan Novel Baswedan setelah menemui Komnas HAM, jelas bahwa pimpinan KPK tidak terbukti inisiator dan juga bukan konspirator untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK,” ucap dia.

Disamping itu, Romli menegaskan, penonaktifan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak masuk ke dalam ranah pidana.

“Nonaktif pegawai KPK yang termasuk tidak memenuhi syarat dengan peraturan komisi KPK merupakan perintah undang-undang yang tidak dapat dipidana sesuai KUHP,” kata Romli.

Di sisi lain, ia menilai, seharusnya Komnas HAM tidak membeberkan percakapan yang dilakukan oleh Nurul Gufron karena hal tersebut bertentangan dengan UU.

“Tidak etis jika temuan dalam temu muka dengan Nurul Gufron di ekspos ke publik karena bertentangan dengan Keppres Komnas HAM dan UU 39/1999 tentang HAM,” ujarnya.

Ia juga meminta agar polemik para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk segera dihentikan dan sebaiknya proses tersebut dilanjutkan ke ranah hukum saja.

“Hiruk pikuk masalah 75 pegawai KPK agar dihentikan dan dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang merupakan langkah yang tepat,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili pimpinan lembaga antirasuah tersebut mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.

Ghufron menjelaskan, kronologi pelaksanaan sekaligus dasar hukum KPK melaksanakan TWK terhadap pegawai lembaga antirasuah.

Menurut Ghufron, pelaksanaan TWK merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Pasal 5 Ayat 6 PP 41/2020. Setelah itu lahirlah peraturan komisi 1/2021 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). (ndi/ant)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes
Menko Polhukam Mahfud MD (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama (ist/net)
Baca Berita

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...