Connect with us

Hukum

Pakar Hukum: Jika Unsur Korupsi Gagal Dibuktikan, Kasus Jiwasraya Bisa Dihentikan

Diterbitkan

Pada

Pakar Hukum: Jika Unsur Korupsi Gagal Dibuktikan, Kasus Jiwasraya Bisa Dihentikan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai, kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya bisa dihentikan jika Jaksa gagal membuktikan adanya unsur korupsi pada kasus tersebut.

“Sebab alat bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk diajukannya sebuah perkara minimal dua alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Fickar, di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa Piter Rasiman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/6/2021), terungkap repurchase agreement (Repo) juga sudah dibayarkan jauh sebelum munculnya kasus rasuah tersebut.

Selain itu jaksa hanya mampu mengajukan bukti email permintaan dana, namun tidak dapat memberikan bukti transfer atau aliran dana antara Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat.

Alat bukti yang dimaksud Fickar yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan/atau keterangan tersangka.

“Artinya jika hanya ada satu laporan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya maka penyidikan tidak dapat diteruskan,” katanya.

Soal email pun bisa dijadikan alat bukti. Sepanjang dikonfirmasi oleh keterangan saksi atau bukti lainnya adanya aliran dana.

“Bisa jadi alat bukti, asal ada email balasan untuk menjadi alat bukti yang sempurna,” katanya.

Sementara, Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada menyebut bagi pihak yang tidak mengerti dunia investasi pasti akan menganggap investasi di surat berharga itu berutang. Selain itu akan muncul anggapan jika hasil dari investasi di surat berharga tidak memuaskan, maka banyak pelanggaran.

“Padahal kan kalau melihat seperti itu apapun namanya transaksi pasti ada potensi pelanggaran. Tapi jangan dianggap bahwa yang namanya transaksi atau investasi itu melanggar. Jadi tidak bisa serta merta kita katakan berinvestasi di surat berharga atau saham itu melanggar hukum. Karena kan yang namanya investasi tidak melanggar hukum, sepanjang berinvestasi sesuai dengan koridornya,” kata Reza.

Dikatakan, dalam pengelolaan dana itu terdapat standar operasional prosedur. Hal itu yang harus dilihat lagi oleh pihak Kejaksaan. Jika penanganan kasus ini disamaratakan, Reza khawatir hal tersebut akan membuat investor takut untuk berinvestasi. Begitupun dengan proses penyitaan aset yang tak terkait perkara, Reza mengkhawatirkan akan berpengaruh untuk investor.

“Seperti tadi misalkan, anggaplah perusahaan A terindikasi terlibat dalam penyelewengan dana Jiwasraya. Nah orang kan jadi takut untuk buka rekening atau beli produk Reksadananya di manager investasi A ini. Padahal perusahaannya itu nggak ada masalah, jadi pelaku pasar akan khawatir dan takut untuk berinvestasi,” katanya.

Dalam surat dakwaan, Piter diduga berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (counterparty) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Perbuatan yang dilakukan Piter bersama-sama dengan Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirto tersebut disebut merugikan Jiwasraya sekitar Rp 16,8 triliun. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes
Menko Polhukam Mahfud MD (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama (ist/net)
Baca Berita

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...