Connect with us

Nasional

Muhammadiyah Sarankan Pemerintah Tunda Haji 2021

Diterbitkan

Pada

Muhammadiyah Sarankan Pemerintah Tunda Haji 2021
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Aspek kesehatan menjadi pertimbangannya.

“Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu’ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu’ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

“Sesuai UU haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan ketertiban,” ujar dia.

Mu’ti juga menyampaikan usulan jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurut dia, kuota tersebut bisa digunakan untuk jemaah haji mandiri.

“Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, mungkin bisa diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri. Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan,” ujar dia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketersediaan dan Lancarnya Distribusi, Jadi Penentu Suksesnya Program Vaksinasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketersediaan dan Lancarnya Distribusi, Jadi Penentu Suksesnya Program Vaksinasi
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi XI DPR: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi XI DPR: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Kemenkeu Klaim Sudah Bayar Perawatan COVID-19 Rp25,45 Triliun

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkeu Klaim Sudah Bayar Perawatan COVID-19 Rp25,45 Triliun
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto (ist/net)
Baca Berita
Loading...