Connect with us

Hukum

Merasa Dipermainkan, Pemilik Lahan Pembangunan Tol Semarang-Demak Mengadu ke DPR

Diterbitkan

Pada

Merasa Dipermainkan, Pemilik Lahan Pembangunan Tol Semarang-Demak Mengadu ke DPR
Perwakilan korban mafia tanah Tol Semarang-Demak Prof. Dr. Hanif Nurcholis: ist/net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Korban pembangunan jalan tol Semarang- Demak pada Kamis (10/9/2021) mengadu ke Komisi II DPR RI. Mereka meminta wakil rakyat di parlemen Senayan memperhatikan nasib para korban pemilik lahan yang akan digunakan pembangunan tol tersebut.

Perwakilan korban mafia tanah Tol Semarang-Demak Prof. Dr. Hanif Nurcholis mengatakan bahwa dirinya mewakili ibunya Hj. Rochmah dan 47 pemilik tanah lainnya yang tanahnya dibebaskan secara sepihak dan tidak adil oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk proyek jalan tol Semarang-Demak.

Hanif mengungkap, harga yang ditetapkan Penilai/Appraiser terlalu rendah Rp 140.000 per meter persegi dibandingkan dengan harga faktual.

“Saya dan 47 pemilik tanah lainnya sangat dirugikan dan diperlakukan tidak adil oleh Pelaksana Pengadaan Tanah,” ujar Hanif, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Hanif juga ditemani pengurus Forum Silaturahmi Ganti Untung Tol Semarang Demak, seperti Sukarman dan Mukohar.

Hanif mengaku mendapatkan informasi terpercaya bahwa tanah di Desa Wonosalam yang bersebelahan dengan lahan mereka dihargai tinggi oleh tim Penilai dan diduga melakukan kecurangan.

“Informan memberi tahu kepada saya dan 47 pemilik tanah lainnya bahwa semua tanah terdampak tol di Desa Wonosalam dinilai tinggi (untuk sawah antara 385.000 – 725.000 per m2 dan karas antara 525.000 – 1.190.000 per m2) karena Penilai/Appraiser minta “vitamin” atau uang suap kepada pemilik tanah sebesar Rp100 juta dan disetujui oleh pemilik tanah di bawah koordinasi panitia desa dan kepala desa,” ungkap Hanif.

Berdasarkan informasi ini, dia berkesimpulan bahwa Penilai/Appraiser tidak profesional dan independent dalam menetapkan harga tanah.

Merasa Dipermainkan, Pemilik Lahan Pembangunan Tol Semarang-Demak Mengadu ke DPR

Menurutnya, tinggi-rendahnya nilai tanah tidak ditentukan oleh kondisi obyektif tanah yang dinilai tapi tergantung pada ada atau tidak adanya uang suap.

“Jika ada uang suap maka nilianya tinggi. Sebaliknya, jika tidak ada uang suap maka nilainya rendah. Karena saya dan 47 orang pemilik tanah lainnya tidak memberikan uang suap kepada Penilai/Appraiser maka nilainya rendah,” kata Hanif.

Hanif dan 47 pemilik tanah lainnya menilai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Appraiser melanggar ketentuan Perpres No. 71/2012. Pasal 66 mengatur bahwa nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Penilai yang dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Lalu Pasal 68 mengatur bahwa Ketua Pelakana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak. Faktanya ia tidak melaksanakan musyawarah. Ia hanya menyampaikan harga secara sepihak. Pemilik tanah sama sekali tidak diajak musyawarah.

Pasal 70 mengatur bahwa dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.

“Faktanya meskipun saya dan 47 orang lainnya belum sepakat atas harga dan/atau bentuk kerugian yang ditetapkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, saya dan 47 orang pemilik tanah lainnya dipaksa untuk tanda tangan menolak. Tidak ada musyawarah kedua dan ketiga,” jelas Hanif.

Oleh karena itu, Hanif meminta Komisi II dan Komisi V DPR memfasilitasi para korban  47 mafia tanah untuk memusyawarahkan kembali penetapan harga ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan untuk jalan tol Semarang-Demak dengan pihak-pihak terkait. Sehingga dicapai kesepakatan harga yang adil dan layak.

“Perlu diketahui bahwa dengan harga Rp 140.000 per m2 membuat pemilik tanah dibuat miskin oleh Negara karena uang ganti kerugian sejumlah ini tidak bisa dibelikan tanah pengganti di tempat lain. Padahal tanah yang dibebaskan tersebut adalah tanah sebagai sumber penghidupan,” katanya.

Dia juga meminta kepada Menteri ATR dan BPN Kabupaten Demak menghentikan sementara proses pelepasan hak atas tanahnya dan tanah milik 47 orang lainnya sebelum terdapat kesepakatan harga.

“Komisi VI DPR kiranya dapat minta kepada PT PP menghentikan pengerjaan jalan tol sampai diperoleh kesepakatan harga ganti untung atas tanah tersebut,” katanya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli
Baca Berita

Hukum

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah
Erwin Natosmal Oemar (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Diserahkan ke Polda Sumsel, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Intervensi Pemeriksaan Donasi Akidi Tio

Diterbitkan

Pada

Penulis

Diserahkan ke Polda Sumsel, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Intervensi Pemeriksaan Donasi Akidi Tio
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono (ist/net)
Baca Berita
Loading...