Menteri Bappenas Siapkan Strategi Pembangunan Infrastruktur 2020 – 2021

  • Bagikan
Menteri Bappenas Siapkan Strategi Pembangunan Infrastruktur 2020 - 2021
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hari ini membahas sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024 dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto

“Kita bicara terkait indikator infrastruktur yang jadi sasaran RKP 2022 dan terkait indeks kemahalan, konstruksi terkait indeks logistik dan terkait harga yang akhirnya ujungnya adalah inflasi, karena itulah kami ingin dari bapak-bapak menyampaikan sasaran RKP 2022,” kata Menteri Suharso dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi, Senin (14/6/2021).

Dalam kesempatan ini, Suharso juga membahas isu ketimpangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah barat dan wilayah timur.

“Biaya konstruksi di wilayah timur lebih mahal dibandingkan biaya konstruksi di wilayah barat. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan di timur juga lebih rendah dibanding barat. Juga muatan di wilayah timur yang lebih rendah dan terbatasnya pelabuhan feeder,” jelasnya.

“Tidak hanya itu, rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih juga akan kita pastikan. Lalu apa kira-kira hambatan terkait dengan fiskalnya atau ada program-program non fiskal termasuk konvergensinya dengan DAK. Kami memerlukan konfirmasi dari bapak-bapak,” terangnya.

Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, waduk multiguna, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan, penanganan permukiman kumuh, dan satu juta rumah susun perkotaan.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok dan Thailand.

Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rendahnya kinerja logistik.

“Ada beberapa hal yang masih menjadi target kita yaitu waktu tempuh lalu lintas utama di jalan di Indonesia yang masih tinggi, angkutan massal perkotaan yang menjadi PR yang perlu dibenahi, tenaga listrik yang belum tuntas perlu menjadi perhatian kita, kebersihan air baku yang masih kecil dibanding negara lain. Juga, bagaimana kita bisa meningkatkan perumahan layak di samping menyelesaikan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.

Beberapa Major Projectmemperkuat komitmen dan dukungan terhadap pembangunan sektor energi dan ketenagalistrikan, yaitu Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk Empat Juta Sambungan Rumah, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, serta Infrastruktur Ketenagalistrikan.

“Khusus energi, dalam hal ini pertambahan bauran energi, yang sudah saya lihat lajunya tidak terlalu tinggi karena ini berkaitan dengan Gas Rumah Kaca. Kemudian, pada saat yang sama, meningkatkan konsumsi energi tentu lebih bagus, kalau bisa dari sumber energi nonkonvensional,” tegas Suharso.

Rapat secara virtual tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Kemudian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Kemenhub Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keuangan dan Pendanaan Otto Ardianto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub Umar Aris.(Din)

  • Bagikan