Menko Airlangga : PPKM Mikro Diperpanjang Sampai 28 Juni 2021

  • Bagikan
Menko Airlangga : PPKM Mikro Diperpanjang Sampai 28 Juni 2021
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Mencermati kondisi yang ada, pemerintah hari ini kembali memperpanjang PPKM Mikro yang sudah masuk Tahap X..

PPKM Mikro Tahap X berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Wabah Pandemi Global Coronavirus.

“Pemerintah perpanjang PPKM Mikro sejak 15 Juni hingga 28 Juni 2021 (terkait Covid-19),” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi Realitarakyat.com, Rabu (16/6/2021).

Rinciannya yakni sebagai berikut:

Sebuah. Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran:

oMenerapkan WFH 75% dan WFO 25% untuk kabupaten/kota Zona Merah.

oMenerapkan WFH 50% dan WFO 50% untuk kabupaten/kota Zona Oranye dan Kuning.

o Pelaksanaan WFH dan WFO tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat; pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM):

o Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Kuning dan Oranye melaksanakan KBM sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan prokes secara lebih ketat;

o Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah melaksanakan KBM secara berani (online); dan

o Pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

c. Sektor Esensial (usaha yang bergerak di bidang kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, strategi industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional/ tertentu, dan kebutuhan pokok masyarakat), tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan prokes secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pada:

o Kegiatan Restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50% dan untuk layanan makanan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai operasional restoran dengan penerapan prokes lebih ketat.

o Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sd Pukul 21.00 dengan penerapan prokes lebih ketat, disertai pembatasan pengunjung sebesar 50%.

e. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan penerapan prokes lebih ketat.

f. Tempat Ibadah:

o Untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan prokes lebih ketat; dan

o Untuk Kabupaten/Kota pada Zona Merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

g. Kegiatan Fasilitas Umum diizinkan dibuka, dengan kapasitas maksimal 50% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

h. Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya yang dapat dilarang, diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

saya. Dilaksanakan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum oleh Pemda masing-masing; dan

j. Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.

Cakupan pengaturan pemberlakuan penerapan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat: (a) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; (b) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; (c) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; (d) tingkat BOR untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%; dan nilai positif di atas 5%.

Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 pada Hari Libur Tahun 2021, Gubernur dan Bupati/Wali Kota harus mensosialisasikan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar lebih mengintensifkan penegakan Prokes 5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kemudian dan mengurangi mobilitas; serta melakukan penguatan terhadap 3T yakni testing, tracing, dan treatment menyiapkan dan menyediakan tempat isolasi dan pengaturan.

“Juga harus mengoptimalkan Puskesmas dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam menjalankan 3T,” tegasnya.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga harus mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall), serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid- 19 untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga harus membatasi dan mengetatkan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata dalam ruangan; menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata di luar ruangan; dan untuk daerah pada Zona Oranye dan Merah, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang, dan pengaturan lebih diserahkan kepada Pemda berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

Kemudian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota bersama Panglima Kodam (Pangdam) selaku Penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, NTB, Kep. Riau, Kalbar, dan Kaltara dengan berkoordinasi dengan K/L terkait (Bea Cukai dan Imigrasi).(Din)

  • Bagikan