Menkes Akui Implementasi PPKM di Lapangan Saat ini Masih Bermasalah

menkes

Realitarakyat.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih belum optimal. Oleh sebab itu, pemerintah menggandeng TNI-Polri agar pelaksanaan PPKM mikro dapat berjalan optimal.

“Benar bahwa ini ada masalah di eksekusi, tindakan lapangan, implementasi di lapangan. Ini bukan masalah aturannya 25 persen atau 50 persen, kenyataannya di lapangan memang eksekusinya yang harus kita perketat,” kata Budi di acara Mata Najwa, Rabu malam (23/6).

Menurut Budi, hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan benar dan bukan sekadar teori. Dalam kesempatan itu, Budi juga menyebut masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.

Misalnya, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Oleh sebab itu, menurut dia, TNI-Polri akan turun langsung mengawasi masyarakat sampai tingkat kelurahan.

“Itu kenapa TNI-Polri diminta untuk take the lead untuk memastikan disiplinnya dijalankan,” jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Menurut dia, untuk menghentikan pandemi, masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, ia menekankan bahwa masalah pandemi ini bukan persoalan pemerintah semata.

“Kalau saya bilang pandemi ini pasti akan berakhir, setidaknya akan berubah jadi epidemi, dan itu kita yang bisa menentukan sendiri berapa lama sih akan berlangsung,” ujar Budi.

“Kita yang menentukan berapa banyak teman-teman kita yang tertular, masuk RS dan wafat, kita yang akan menentukan seberapa dalam ekonomi kita akan terperosok,” lanjutnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan pemerintah tetap memutuskan PPKM mikro alih-alih lockdown atau karantina wilayah dalam mengendalikan kasus virus corona (covid-19) di Indonesia.

Jokowi menilai, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat lantaran tak akan mematikan ekonomi rakyat. Pernyataan Jokowi sekaligus merespons desakan lockdown yang sempat diutarakan beberapa pemerintah daerah, politisi, ahli kesehatan, hingga segenap masyarakat sipil.(ilm)