Connect with us

DPR

Mafia Tanah Marak di Proyek Pemerintah, Junimart: Rusak Cita-Cita Pembangunan Jokowi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang, menegaskan maraknya kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia saat ini. Telah mengganggu cita-cita pembangunan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, para mafia tanah ini membuat pembangunan Indonesia mandeg. Padahal, Presiden Jokowi tengah gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan.

“Kasihan Pak Jokowi. Pembangunan tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh begitu bos!” terang Junimart kepada wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan korban mafia tanah dari berbagai daerah di Indonesia, di Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6/2021).

Perwakilan korban itu terdiri dari korban ganti-rugi pembangunan tol Sayung-Demak, Jawa Tengah. Serta perwakilan warga dari konflik pertanahan antara masyarakat adat Papua dengan PT. Pertamina (Persero) dan perwakilan korban konflik pertanahan pemukiman penduduk di Mangga Besar bersama warga Tanah Kusir, DKI Jakarta.

Pembangunan, lanjut dia, harus sesuai aturan. Hal itu penting agar permainan mafia tanah tidak meresahkan rakyat. Apalagi, sampai membuat masyarakat menangis karena pembangunan.

“Yang namanya hak, ya harus dipertahankan haknya. Tidak boleh hak dipergunakan untuk melanggar hukum. Tetapi hak kalau dipergunakan untuk menuntut secara hukum, itu sah dan bisa. Ini terjadi karena sudah menjadi bagian, menjadi sindikasi mafia tanah,” terangnya.

Ke depan, politisi PDIP ini berjanji akan menyampaikan masalah mafia tanah ini ke pihak-pihak terkait, salah satunya Menteri ATR/BPN.

“Memang masalah tanah ini harus dikritisi, semua komisi harus bersinergi. Komisi II kami akan ke tempat-tempat yang dirasa penting, kami akan tanyakan juga ke Menteri ATR/BPN,” tandasnya.

Jauh sebelumnya pada kesempatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, Junimart Girsang juga menerima laporan yang sama dari perwakilan masyarakat di Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut didapati laporan konflik pertanahan yang mengarah kepada mafia tanah melibatkan sebanyak 100 ribu sertifikat hak milik.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VII Desak ESDM Tingkatkan PDB Sektor Industri Logam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (ist/net)
Baca Berita

DPR

Terkait RUU APBN 2022, Fraksi Nasdem Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran TKDD

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro (ist/net)
Baca Berita

DPR

Puan Ajak Mahasiswa Belajar Dengar Aspirasi Pada Program Magang di Rumah Rakyat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani/Net
Baca Berita
Loading...