Connect with us

Hukum

MA Tolak Gugatan ke Anies Soal Ganjil Genap

Diterbitkan

Pada

MA Tolak Gugatan ke Anies Soal Ganjil Genap
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materi yang diajukan belasan advokat terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal aturan ganjil genap kendaraan bermotor di DKI. Penolakan itu tertuang dalam putusan Nomor 59 P/HUM/2020.

“Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon,” dikutip dari salinan putusan, Senin (31/5/2021).

Ketentuan yang digugat adalah Pasal 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Sistem Ganjil Genap dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Terdapat 16 pemohon yang semuanya berprofesi sebagai advokat yakni Erik Anugra Windi, Ari Wibowo, Indra Rusmi, Asep Dedi, Yogi Pajar Suprayogi, Ondo Anggi, Denny Supari, Ika Arini Batubara, Arjana Bagaskara Solichin, Ricka Kartika Barus, Hema Anggiat M Simanjuntak, Jarot Maryono, John Suryanto Aberson, Fernando, Johan Imanuel dan Muhamad Abas.

Dalam gugatannya, mereka keberatan lantaran kebijakan ganjil genap tak dikecualikan kepada advokat sebagai penegak hukum seperti pada anggota TNI, polri, maupun hakim.

“Di mana tugas dan profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi terbatas dan terhambat, maka penerapan hukum di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta akan menjadi terhambat karena Pergub a quo,” tulis mereka dalam permohonannya.

Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak menghapus atau mengubah profesi advokat sebagai penegak hukum.

Menurut majelis, tanpa dikecualikan soal kebijakan ganjil genap pun, para pemohon yang berprofesi advokat tetap dapat menjalankan tugas profesinya.

Ketentuan pasal dalam pergub tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai peraturan yang lebih tinggi.

“Karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon harus ditolak,” tulis majelis.

Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Hary Djatmiko dan Yodi Martono Wahyunadi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan

Diterbitkan

Pada

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan
Baca Berita

Hukum

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban

Diterbitkan

Pada

Penulis

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu (ist/net)
Baca Berita

Hukum

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (ist/net)
Baca Berita
Loading...