Connect with us

DPR

Legislator Gerindra Tolak Recana PPN Jasa Pendidikan

Diterbitkan

Pada

Legislator Gerindra Tolak Recana PPN Jasa Pendidikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan seperti sekolah.

“Saya menyatakan menolak rencana tersebut,” kata Aliyah dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Rencana tersebut sebelumnya tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada UU aslinya, jasa pendidikan masuk kategori jasa bebas PPN.

Politikus Gerindra ini mengatakan, pendidikan merupakan sektor di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya. Pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warganya.

“Ini tentu tidak etis sekaligus tidak konstitusional. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Pengenaan pajak pada sektor pendidikan juga dinilai membuat biaya pendidikan meningkat yang akan membebani rakyat. Aliyah menilai, hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.

Menurut dia, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Selain itu, Aliyah memandang bahwa pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah.

“Pengenaan pajak (PPN) pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju,” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Baleg DPR Setujui Pembentukan Tiga RUU Pengadilan Tinggi di Beberapa Provinsi

Diterbitkan

Pada

Baleg DPR Setujui Pembentukan Tiga RUU Pengadilan Tinggi di Beberapa Provinsi
Baca Berita

DPR

Dasco Tegaskan Draf RUU KUP Belum Sampai di DPR

Diterbitkan

Pada

Dasco Tegaskan Draf RUU KUP Belum Sampai di DPR
Baca Berita

DPR

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah

Diterbitkan

Pada

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah
Baca Berita
Loading...