Connect with us

DPR

Legislator Demokrat Minta Kejagung Tangani Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Secara Serius

Diterbitkan

Pada

Legislator Demokrat Minta Kejagung Tangani Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Secara Serius
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius. Menurutnya kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada layanan BP Jamsostek ini.

Hal ini diungkapkan Benny saat rapat kerja Komisi III bersama dengan Jaksa Agung yang membahas tentang agenda penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga terkait, di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

“Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak kejaksaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini, tidak mengganggu trust publik terhadap BPJS. Ini mejadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan, dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung,” papar Benny.

Kalau penanganan kasus BPJS Ketenagakerjaan tidak diatasi secara sunggung-sungguh maka publik akan hilang kepercayaan. Tenaga kerja diwajibkan untuk membayar, bagi perusahaan kalau tidak membayar akan dipidana, tapi tragisnya uang iurannya dikorupsi. “Jadi lama-lama nanti publik akan bilang, ya ndak usah lah kita kasih BPJS Ketenagakerjaan kalau hasilnya juga dikorupsi,” ujar Benny.

BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi. Sebelumnya Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantornya, sejumlah pejabat dan karyawan juga sedang diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 20 pejabat dan karyawan yang diperiksa sebagai saksi dari kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Namun sampai saat ini Kejagung belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenegakerjaan. Di sisi lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan kasus itu bermula dari adanya laporan korupsi investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara senilai Rp22 triliun.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan sampai saat ini belum selesai memeriksa jutaan transaksi milik BPJS Ketenagakerjaan. Dalam meneliti kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung melibatkan BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasilnya belum ada transaksi saham yang mengarah ke tindak pidana korupsi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes
Baca Berita

DPR

Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Labih Cepat Hitung Neraca Vaksin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Labih Cepat Hitung Neraca Vaksin
Baca Berita

DPR

Jadi Sorotan Bank Dunia, Sukamta: Pemerintah Jangan Ulur Waktu Pembahasan RUU PDP

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jadi Sorotan Bank Dunia, Sukamta: Pemerintah Jangan Ulur Waktu Pembahasan RUU PDP
Baca Berita
Loading...