Connect with us

DPR

Kunjungan ke Sumut, Junimart Minta PT Dairi Prima Mineral Jauhkan Gudang Peledak dari Pemukiman Warga

Diterbitkan

Pada

Kunjungan ke Sumut, Junimart Minta PT Dairi Prima Mineral Jauhkan Gudang Peledak dari Pemukiman Warga
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Panitia Kerja (Panja) pemberantasan mafia pertanahan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (17/6/2021).

Kujungan ini, untuk merespon sejumlah persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi. Seperti PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan PT Gunung Raya Timber Industri (Gruti) di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan Kabupaten Dairi.

Panja Komisi II DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca, Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Dadang Suhendi, Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing, Wakil Bupati Simalungun Jonny Waldi, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting, dan dari pihak PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Rapat dengar pendapat tersebut digelar di aula Tengku Rizal Nurdin, Medan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, yang juga Ketua Panja pada kesempatan itu mengingatkan agar PT DPM meletakkan gudang bahan peledak jauh dari permukiman warga.

Junimart menyebut, sepengetahuannya, gudang yang dibangun saat ini tak jauh dari permukiman, sehingga keberadaan gudang peledak punya dampak membahayakan bagi masyarakat.

“Silahkan dibangun di kawasan hutan, jauh dari permukiman,” kata Junimart.

Hal tersebut sangat penting, apalagi lokasi tambang berada di patahan Renun-Bahorok yang sangat rawan gempa.

Kemudian, Junimart juga menyinggung ganti rugi lahan masyarakat yang tak kunjung tuntas, dan mengkritisi upaya pembatasan dari PT DPM terhadap warga yang ingin ke lahan pertaniannya serta kerusakan jalan Sidingkalang-Parongil, yang juga digunakan oleh PT DPM.

“Bagaimana mungkin PT DPM bicara kesejahteraan rakyat, sedangkan jalan sidikalang-parongil hancur-hancuran?,” ujar legislator dari PDI Perjuangan itu.

Junimart mengingatkan perusahaan penambang seng dan timah hitam itu, tidak boleh beroperasi karena analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) belum selesai.

“Saya mendukung keberadaan investasi. Tetapi kepentingan masyarakat mesti saya utamakan,” tandas mantan pengacara kondang itu.

Ia juga menyebut, banyak laporan warga sampai ke gedung senayan terkait PT DPM.

Amdal Milik Publik Harus Transparan

Sementara itu, Endro Suswantoro Yahman anggota DPR dari Komisi II Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, bahwa amdal harus terbuka dan mesti transparan.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19
Baca Berita

DPR

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (ist/net)
Baca Berita

DPR

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI
Baca Berita
Loading...