Komisi XI Minta Bank Mandiri dan BRI Optimalkan Fungsi Perbankan

  • Bagikan
Komisi XI Minta Bank Mandiri dan BRI Optimalkan Fungsi Perbankan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Rapat dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dari lintas Fraksi. Sementara dari pihak himpunan bank milik negara (Himbara) dihadiri oleh Direktur Utama BRI, Sunarso dan Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfi O.F.P mengatakan, ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Pertama, Komisi XI mengapresiasi upaya Bank Mandiri dan BRI dalam mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Komisi XI meminta Bank Mandiri dan BRI agar mengoptimalkan fungsi perbankan yang dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi pada sektor-sektor yang mulai pulih, sektor yang strategis dan sektor yang berdampak pada konsumsi,” kata politisi PDIP ini.

Selain itu, Komisi XI juga meminta Bank Mandiri dan BRI mengantisipasi dan menyiapkan langkah mitigasi risiko atas program restrukturisasi kredit perbankan serta risiko lainnya dalam menghadapi ketidakpastian pandemi Covid-19.

“Bank Mandiri dan BRI agar memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR terhitung paling lama 7 hari setelah sidang,” tandas Dolfi.

Merespons hal itu, Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan sangat mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh para pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI.

Ke depan, Darmawan berjanji untuk tidak segan berkomunikasi dengan jajaran Komisi XI DPR apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan kinerja tidak sesuai dengan program pemulihan ekonomi nasional.

“Kami mengharapkan dukungan agar kinerja kami sesuai dengan harapan untuk pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini,” katanya.

Sementara itu, Dirut BRI, Sunarso menyatakan kesiapannya untuk melakukan diskusi lanjutan dengan Komisi XI DPR RI guna menyelesaikan program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

“Bahwa kemudian dalam rangka mendorong perekonomian nasional dengan memberikan keleluasaan kredit, maka yang hapus tagih tadi, apabila tidak selesai di sini, maka kami siap untuk diskusi,” tandasnya.[prs]

  • Bagikan