Connect with us

DPR

Komisi VI Minta Renegosiasi dengan Leasor Dipercepat untuk Penyelamatan Garuda

Diterbitkan

Pada

Komisi VI Minta Renegosiasi dengan Leasor Dipercepat untuk Penyelamatan Garuda
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mendesak PT Garuda Indonesia untuk secepatnya melakukan tindakan penyelamatan perusahaan termasuk renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (leasor) agar kerugian tidak terus terjadi.

Desakan itu disampaikan Martin dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi Garuda Indonesia yang dipimpin oleh Dirut Garuda, Irfan Setiaputra, Senin (21/6/2021). Rapat itu dipimpin oleh Mohammad Heykal dari Fraksi Gerindra dan Martin Manurung dari Fraksi Nasdem.

“Penyelamatan ini speed-nya kurang cepat pak. On going loss-nya masih tinggi. Renegosiasi dengan leasor harus cepat,” ujar Martin saat menanggapi paparan Irfan di ruang Rapat Komisi VI DPR.

Menurutnya, DPR akan mendukung penyelamatan Garuda secara politik, namun maskapai penerbangan harus terbuka soal apa yang terjadi termasuk soal kesepakatan dengan para leasor.

Bahkan Martin menyarankan pihak Garuda memberikan laporan tertutup kepada komisi DPR kalau tidak berkenan melakukan rapat terbuka dengan DPR terkait dengan kesepakatan dengan para leasor dan soal dana minimal (baseline) yang dibutuhkan untuk penyelamatan.

“Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat Garuda sebagai flag carrier diselamatkan. Itu dukungan politiknya. Akan tetapi Garuda juga harus terbuka berapa baseline yang dibutuhkan untuk penyelamatan perusahaan,” ujar Martin.

Martin menegaskan DPR tidak ragu untuk membantu Garuda. Akan tetapi, DPR tidak mau membantu para pemburu rente, katanya merujuk pada kesepakatan dengan para leasor.

“Kalau ada ketidakwajaran di sektor keuangan seperti ternyata kontrak pesawat lebih mahal maka kalau perlu ambil tindakan hukum pada leasor,” katanya.

Sementara itu, dalam paparannya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dengan adanya empat opsi penyelamatan Garuda maka pihaknya lebih memilih opsi ketiga atau opsi keempat dari empat opsi yang ada saat ini.

“Kami lebih memilih opsi kedua dan ketiga, yakni restruksturisasi. Karena utang ini tidak mungkin ditanggung negara semua,” ujarnya.

Opsi kedua adalah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Artinya, menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban seperti utang, sewa, kontrak kerja. Sedangkan opsi ketiga adalah merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.

“Ini memang opsi paling rasional kalua kalau dieksekusi dengan baik dan bisa disepakati kreditur termasuk BUMN,” katanya.

Sedangkan terkait renegosiasi dengan 31 leaseor, dia mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya itu. Bahkan dari 31 leasor itu, ada dua leasor yang siap menerima pengembalian pesawat dan kasusnya selesai.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Puteri Komarudin Apresiasi Pemerintah yang Berhasil Keluar dari Jebakan Resesi Ekonomi

Diterbitkan

Pada

Puteri Komarudin Apresiasi Pemerintah yang Berhasil Keluar dari Jebakan Resesi Ekonomi
Baca Berita

DPR

Acuh Masukan Soal Calon Anggota BPK, Komisi XI Dilaporkan ke MKD DPR RI

Diterbitkan

Pada

Acuh Masukan Soal Calon Anggota BPK, Komisi XI Dilaporkan ke MKD DPR RI
Baca Berita

DPR

Banggar DPR RI Sebut UMKM Pendukung Ekonomi Tumbuh 7,07%

Diterbitkan

Pada

Banggar DPR RI Sebut UMKM Pendukung Ekonomi Tumbuh 7,07%
Baca Berita
Loading...