Komisi VI DPR Minta Data Penerima BPUM Diperbarui

  • Bagikan
Komisi VI DPR Minta Data Penerima BPUM Diperbarui
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menyusul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) banyak salah sasaran, maka data penerima BPUM harus segera diperbarui (up date). Ini untuk menutup celah penyelewengan yang dilakukan penyelenggara BPUM dari pusat sampai ke desa.

“Seharusnya up date dilakukan minimal tiap bulan untuk data segala hal dengan digital sistem, baik sosial, kesehatan, UMKM, dan lain-lain. Semua bisa terlaksana bila dilakukan serius progresif mulai dari perangkat desa, kabupaten, provensi sampai pusat,” kata anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan, Jumat (25/6/2021).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak hanya BPUM yang banyak diselewengkan, bantuan sosial lainnya juga banyak tidak tepat sasaran.

Seperti diketahui, hasil temuan BPK menyebutkan sebesar Rp1,18 triliun dana BPUM salah sasaran. Bahkan, Rp91,8 miliar di antaranya disalurkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yaitu sebanyak 38,2 ribu penerima.

Legislator dapil Jawa Timur III ini mengaku, sudah sering kali mengingatkan agar semua bantuan sosial termasuk BPUM ini selalu dimutakhirkan datanya.

Selain itu, akses mendapatkan bantuan itu harus mudah. Bila sulit diakses masyarakat, maka akan memunculkan oknum yang bermain dengan bantuan sosial tersebut. (ndi)

  • Bagikan