Connect with us

DPR

Komisi IV DPR Cecar Mentan Soal Program 1.000 Desa Sapi yang Bermasalah

Diterbitkan

Pada

Komisi IV DPR Cecar Mentan Soal Program 1.000 Desa Sapi yang Bermasalah
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul mendapat cecaran sejumlah anggota Komisi IV mengenai program 1.000 desa sapi yang tak terealisasi pada 2020 dan terpaksa berlanjut tahun ini.

Pasalnya, pembelian sapi untuk program tersebut juga menjadi sorotan karena pengadaannya oleh satuan kerja tender Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari diduga bermasalah.

Ketua Komisi IV fraksi PDI Perjuangan Sudin mengatakan harusnya program tersebut dievaluasi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dilanjutkan kembali pada tahun ini.

Di samping itu, pemenang tender yang tak bisa menyelesaikan kontrak pengadaaan di tahun lalu juga perlu diberikan sanksi karena membuat program pemerintah molor dan menimbulkan masalah baru di tahun ini.

“Anggaran desa sapi tahun 2020 yang tidak dapat dijalankan. Ini akan saya laporkan ke BPK agar dicek ulang. Kalau memang tidak bisa berjalan, setop. Siapa pemenang tender harus mendapatkan penalti,” ujar Sudin dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin (21/6).

Tak hanya Sudin, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini juga menyampaikan hal serupa. Ia mempertanyakan mengapa pengadaan sapi tahun ini dilanjutkan dengan vendor yang sama dengan tahun lalu tanpa melakukan tender ulang. “Harusnya ada sanksi, ini perlu diklarifikasi berita ini, seperti apa,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Syahrul menjelaskan pengadaan tetap dilanjutkan setelah pihaknya memperoleh lampu hijau dari BPK, BPKP hingga Kejaksaan Agung.

Terkait dengan pemenang tender yang bermasalah dan menyebabkan molornya pengadaan, ia mengatakan sudah ada sanksi yang dijatuhkan. Namun, Syahrul enggan membeberkan bentuk pengenaan sanksi terhadap perusahaan tersebut.

“Beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti. Kami akan beri jawaban pasti (ke komisi IV), karena sudah ada sanksi. Tentu saja tidak boleh melanggar aturan. Saya Insya Allah bertanggungjawab secara penuh terhadap itu,” ujarnya.

Syahrul mengklaim pengadaan sapi tersebut juga sudah sesuai dengan mekanisme tender yang diatur pemerintah. Sebab, perusahaan yang ikut dalam lelang pengadaan telah diverifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

“Terverifikasi LKPP. Lembaga yang menangani pengontrakan jasa. Kemudian kami yang mendapatkan dan tidak harus ada narasinya kepada saya. Kenapa dia dapat kenapa dia tidak,” jelasnya.

Menurut Syahrul terlambatnya pengadaan sapi di tahun lalu disebabkan gejolak harga di pasaran yang menyebabkan perusahaan pemenang tender kesulitan.

“Kemarin ada, tapi belum jawaban resmi, penawaran terlalu ke bawah sementara terjadi gejolak harga. Di situ terjadi stuck tapi itu kan uangnya ada di kita,” tegasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Puan Bangga Medali Pertama Dipersembahkan Perempuan Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan Bangga Medali Pertama Dipersembahkan Perempuan Indonesia
Baca Berita

DPR

Obat Terapi Covid-19 Hilang Di Pasaran, Sufmi Dasco Minta Polisi Selidiki Adanya Dugaan Praktek Penimbunan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Obat Terapi Covid-19 Hilang Di Pasaran, Sufmi Dasco Minta Polisi Selidiki Adanya Dugaan Praktek Penimbunan
Baca Berita

DPR

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19
Baca Berita
Loading...