Connect with us

Ekonomi

Komisi IV Desak Menteri KP Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan

Diterbitkan

Pada

Komisi IV Desak Menteri KP Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya agar terus memperjuangkan nasib para penyuluh perikanan bantu di Indonesia agar statusnya bisa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ketika mengawasi pelaksanaan program dan sosialisasi Bioflok, kami banyak terbantu oleh para penyuluh perikanan dari daerah pemilihan kami masing-masing. Tentu ini menjadi keprihatinan kami dan kami juga ingin menyampaikan kegusaran serta harapan dari para penyuluh perikanan bantu yang sampai saat ini masih belum jelas statusnya,” ucap Vita dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia sangat menyayangkan masih kecilnya jumlah tenaga penyuluh perikanan bantu yang diangkat dan disetujui statusnya untuk menjadi PPPK oleh MenPAN-RB. “Saya sedikit menyayangkan, karena pengajuannya hanya 1500 orang, padahal di tahun 2020 ada sekitar 1998 orang. Yang disetujui oleh MenPAN-RB hanya sekitar 598 orang dan khusus untuk PPPK hanya 398 orang,” ungkapnya.

Ia berharap hal ini bisa terus ditingkatkan. Dan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran ikut mendorong MenPAN-RB agar memperhatikan nasib penyuluh perikanan bantu untuk dapat disahkan dan diangkat menjadi penyuluh perikanan yang berstatus PPPK.

“Saya mendesak KKP agar benar-benar memperhatikan hal ini, supaya para penyuluh perikanan bantu kita yang hanya 10 persen dibandingkan dengan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang sudah mencapai 20 ribu orang. Kalau (tenaga penyuluh perikanan bantu) ini hanya 2 ribu orang di seluruh Indonesia,” tandasnya. Walaupun skemanya di 2021 hanya 398, lanjutnya, Vita berharap ada kejelasan di tahun berikutnya dan bisa diakomodir semuanya.

Dalam kesempatan yang sama, Vita mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik RKA-KL Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 yang dinilainya cukup baik karena didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk Bimtek dan Sosialisasi. “Semoga dengan pengajuan penambahan anggaran ini akan banyak ditambah lagi Bimtek maupun program-program pemberdayaan kesejahteraan untuk nelayan yang bisa ditingkatkan,” tuturnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Percepat Laju Perekonomian Lokal, PON XX Jadi Ajang Promosi Kuliner Khas Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

Percepat Laju Perekonomian Lokal, PON XX Jadi Ajang Promosi Kuliner Khas Papua
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira (ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

Pengamat : Waspada RI, Ekonomi Tahun Ini Diyakini akan Terseok-seok

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pengamat : Waspada RI, Ekonomi Tahun Ini Diyakini akan Terseok-seok
Baca Berita

Ekonomi

Transformasi Digital, Solusi Bagi UMKM Terdampak PPKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Transformasi Digital, Solusi Bagi UMKM Terdampak PPKM
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (ist/net)
Baca Berita
Loading...