Connect with us

DPR

Komisi III Pertanyakan Putusan PT Bandung Kurangi Hukuman Terpidana Mati Narkoba

Diterbitkan

Pada

Komisi III Pertanyakan Putusan PT Bandung Kurangi Hukuman Terpidana Mati Narkoba
Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang mengurangi hukuman enam terpidana kasus narkoba menjadi hukuman belasan tahun. Padahal dalam putusan sebelumnya, keenam terpidana divonis hukuman mati, di Pengadilan Negeri Cibadak pada 6 April 2021.

“Untuk kejahatan luar biasa narkoba dengan barang bukti sedemikian besar, pengurangan hukuman yang dilakukan oleh PT (Pengadilan Tinggi) Bandung, tentu cukup mengagetkan dan menimbulkan tanda tanya besar,” kata Didik Mukrianto, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021).

Didik mengatakan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, bukan hanya untuk memberikan hukuman setimpal atau pun untuk memberikan efek jera semata, melainkan untuk melindungi masyarakat, sekaligus untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Indonesia telah terikat dengan Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Karena itu Indonesia berkewajiban menjaga warganya dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam konvensi internasional itu, Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penegakan hukum butuh perlakuan khusus, efektif, dan maksimal.

Menurut dia, salah satu perlakuan khusus tersebut, yakni dengan cara menerapkan hukuman berat pidana mati.

Didik menilai meskipun independensi hakim harus dihormati, namun pengurangan hukuman kejahatan narkoba yang melibatkan 402 kg sabu-sabu dapat mengusik nalar dan logika sehat publik.

“Tidak bisa dibayangkan daya rusak sabu-sabu 402 kilogram tersebut terhadap generasi bangsa kita, kejahatan yang tidak termaafkan. Masih ada langkah jaksa untuk melakukan kasasi, untuk keadilan dan untuk melindungi kepentingan generasi yang lebih besar lagi jaksa harus kasasi,” katanya pula.

Dia meminta masyarakat mengawasi setiap perilaku hakim, jika masyarakat melihat ada perilaku hakim yang tidak sepantasnya, apalagi terbukti menoleransi kejahatan atau bahkan ikut menjadi bagian kejahatan termasuk kejahatan narkoba, masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepada Komisi Yudisial.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menyindir keluarga hakim yang memutus perkara tersebut tidak terjerat narkoba.

“Semoga hakim yang sering memutus perkara narkoba dengan hukuman rendah tidak ada keluarganya yang terjangkit narkoba. Karena dia baru sadar nanti kalau ada keluarganya kena baru tahu rasa bagaimana bahayanya narkoba dan sejenisnya, ujung perjalanan pecandu narkoba adalah gila, penjara, dan kuburan,” ujarnya.

Supriansa menyebut sejak dulu dirinya setuju hukuman berat hingga hukuman mati kepada bandar narkoba berikut aktor intelektualnya, terutama bandar dari luar negeri yang sering ditangkap polisi.

Dia mengapresiasi pengadilan negeri yang mengadili kasus itu dengan putusan hukuman mati bagi para pelakunya.

Namun, dia berharap hakim PT Bandung yang memutus meloloskan para terpidana hukuman mati diperiksa oleh Mahkamah Agung.

“Kepada Mahkamah Agung bisa memeriksa hakim tinggi yang memutus perkara itu yang sangat berbeda dengan putusan sebelumnya. Yang mana sebenarnya yang rasional, apakah putusan di pengadilan negeri atau putusan di pengadilan banding,” katanya lagi.

Menurut dia, semua harus transparan agar masyarakat kembali mempercayai penegakan hukum di Indonesia,.(ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita

DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali
Baca Berita

DPR

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional

Diterbitkan

Pada

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional
Baca Berita
Loading...