Connect with us

DPR

Komisi II DPR: Konflik Pertanahan, Persoalan Kronis dan Bersifat Klasik

Diterbitkan

Pada

Komisi II DPR: Konflik Pertanahan, Persoalan Kronis dan Bersifat Klasik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana.

Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Panja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Kepala Kejati Sumut, Kepala Kanwil BPN Sumut, Dirut PTPN IV di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan Sumatera Utara, Kamis (17/6/2021). Pertemuan tersebut membahas upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

“Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi, Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Junimart menerangkan, seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Tentunya, mencari win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah.

“Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan,” ujarnya menambahkan.

Junimart menjelaskan, masalah konflik dan sengketa Pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa dan negara, bukannya semakin mereda tetapi justru semakin bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkhi yang merugikan semua pihak. Jika dibiarkan berlarut maka akan sebuah kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan.

“Panja Permasalahan Agraria Komisi II DPR RI yang tugasnya membidangi pertanahan, diharapkan dengan adanya pertemuan ini permasalahan tanah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara dapat didiskusikan dan ditemukan cara penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan masing-masing,” harapnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19
Baca Berita

DPR

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (ist/net)
Baca Berita

DPR

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI
Baca Berita
Loading...