Kementan Dinilai DPR Belum Berikan Hasil Maksimal

Realitarakyat.com – Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian Pertanian pada Senin (24/5/2021) lalu salah satunya agar Kementan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

Pasalnya, berbagai rencana kegiatan Kementan dinilai belum memberikan hasil sebagaimana tujuan awal, mulai dari benih, pupuk, hingga sosialisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan dukungan inovasi pertanian untuk peningkatan indeks pertanaman padi.

Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania menekankan, data dan peran penyuluh di lapangan harus menjadi perhatian bersama. Dia menilai, kegiatan Bimbingan Teknologi (Bimtek) seperti pelatihan dan penyuluhan harus dilakukan dengan serius. Mengingat, permasalahan mengenai data di lapangan dan juga penyuluh merupakan hal yang krusial menurutnya.

“Jadi saya pikir data dan peran penyuluh di lapangan harus menjadi atensi kita bersama. Karena bicara hal seperti ini kita juga tidak menyudutkan perintah tidak menyudutkan Presiden, tidak menyudutkan DPR, karena memang ini tugas kita bersama sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan di negara Indonesia,” ujar Yessy dalam RDP bersama jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Politisi Partai NasDem ini menilai, program-program dari Kementan tersebut memiliki nilai dan semangat yang baik dan tidak ada yang buruk dalam program-programnya untuk masyarakat daerah.

Namun, dia menemukan fakta kondisi di lapangan cukup memprihatinkan, karena banyaknya petani yang masih belum tersosialisasi mengenai kebijakan pemerintah sehingga kebijakan tersebut belum menyentuh target yang dituju.

“Kegiatan Bimtek seperti pelatihan, penyuluhan seperti ini tidak dilihat secara seremonial saja, tetapi implementasi di lapangan harus bisa benar-benar akurat, bisa tepat sasaran,” imbuh Yessy. Ia melanjutkan, sejumlah wilayah di Indonesia berbeda secara iklim maupun demografinya dengan Pulau Jawa. Misalnya di Kalimantan Barat, peran penyuluh menjadi penting.

Melihat dari krusialnya hal tersebut, ia setuju bahwa keberadaan data menjadi penting. “Ketika salah menyajikan data, maka akan salah juga dalam kebijakan juga regulasi yang kita ambil. Karena memang ini tugas kita bersama sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan di negara Indonesia,“ jelas politisi asal Kalbar II ini. (ndi)