Connect with us

Headline

Kemana Trilunan Dana Otsus Papua ? PPATK : Penyelewengan Dana Ada di Pemda

Diterbitkan

Pada

Kemana Trilunan Dana Otsus Papua ? PPATK : Penyelewengan Dana Ada di Pemda
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut mayoritas terduga pelaku penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua berasal dari unsur pemerintah daerah (Pemda).

Dalam 10 tahun terakhir, PPATK menyatakan telah memberikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI (Polri).

“Yang melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor dan ormas,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Rabu (23/6).

Menurutnya, Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian bagi PPATK dalam melakukan kegiatan intelijen keuangan. PPATK, kata dia, meyakini bahwa kebocoran dan tidak efisiennya penggunaan APBD dan dana Otsus menjadi salah satu alasan tidak sejahteranya masyarakat Papua.

“Ketidakefisienan dan kebocoran APBD dan dana otsus menjadi penyebab lambatnya upaya menyejahterakan masyarakat Papua,” tambah dia lagi.

Pihaknya memperkirakan negara merugi hingga triliunan rupiah akibat kejahatan keuangan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut.

“Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah,” ucap Dian.

Dia pun bakal mendukung keputusan pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak tak bertanggung jawab di wilayah paling timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya memicu agar aparat penegak hukum menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sendiri sempat membeberkan temuan BPK terkait dugaan korupsi dana Otsus Papua. Hal itu diungkapkan dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 pada Februari lalu.

Dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPD

Cari Nafkah Hingga Ruang Isolasi Covid-19, Ketua DPD RI Minta Nasib Pedagang Diperhatikan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Cari Nafkah Hingga Ruang Isolasi Covid-19, Ketua DPD RI Minta Nasib Pedagang Diperhatikan
Baca Berita

DPR

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM
Baca Berita

DPR

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome
Baca Berita
Loading...