Connect with us

Daerah

Kejati Segera Surat BPK Soal Temuan Rp. 50 Miliar di Bank NTT

Diterbitkan

Pada

Kejati Segera Surat BPK Soal Temuan Rp. 50 Miliar di Bank NTT
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) segera menyurati Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait adanya temuan senilai Rp. 50 miliar berdasarkan LHP BPK RI tertanggal 14 Januari 2020 lalu nomor : I/LHP/XIX.KUP.01/2020.

Kejati NTT segera menyurati BPK RI Perwakilan NTT mengenai temuan Rp. 50 miliar pada PT. Bank NTT karena banyaknya permintaan yang berhembus agar aparat penegak hukum (APH) segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Demikian ditegaskan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Abdul Hakim, S. H, yang dihubungi via hand phone (hp) selulernya, Jumat (25/06/2021) sore.

Menurut Abdul, surat itu bakal dikirim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) kepada BPK Perwakilan NTT, ketika laporan pengaduan dari masyarakat diterima oleh Kejati NTT dari masyarakat Kota Kupang.

“Kami segera surati BPK RI Perwakilan NTT ketika laporan pengaduan dari masyarakat Kota Kupang kami terima soal temuan Rp. 50 miliar di PT. Bank NTT,” tegas Abdul.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Robert Sianipar yang dihubungi wartawan melalui pesat whatsapp (WA), Kamis (24/06/2021) hingga saat ini tidak merespon hingga berita ini diturunkan.

Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dalam sektor keuangan yang ada di perbankan.

Tugas dan fungsi OJK menueut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimaksud dengan  Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kepada sektor keuangan yang ada di perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Amos Courputy salah satu pemegang saham yang dikomfirmasi menegaskan bahwa dirinya merupakan salah satu pemegang saham pada PT. Bank NTT (pemilik Bank), sehingga sangat memahami dan mengerti tentang dunia perbankan.

Menurut Amos, Komisaris harus menindaklanjuti potensi kerugian sebagai temuan BPK RI Perwakilan NTT agar jangan terjadi  kerugian dengan memberikan nasihat kepada Direksi.

“Komisaris harus memberikan nasihat kepada direksi kalau sekarang sudah terjadi kerugian maka Komisaris harus bertanggung jawab,” kata Amos.

Ditegaskan Amos, diharapkan kepada aparat penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meminta pertanggung jawaban hukum atas kejadian ini, apakah  ada unsur pelanggaran hukum , korupsi atau penyalahgunaan kewenangan , atau memang karena unsur penipuan dari perusahaan penerbit MTN tersebut.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Gubernur NTB Bantah Isu Miring Soal Penyelesaian Sengketa GTI Di Gili Trawangan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Gubernur NTB Bantah Isu Miring Soal Penyelesaian Sengketa GTI Di Gili Trawangan
Baca Berita

Daerah

Gubernur NTB Bantah Isu Miring Soal Penyelesaian Sengketa GTI Di Gili Trawangan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Gubernur NTB Bantah Isu Miring Soal Penyelesaian Sengketa GTI Di Gili Trawangan
Baca Berita

Daerah

Kejati NTB Dukung Upaya Gubernur  Akhiri Persoalan Aset Di  Gili Terawangan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kejati NTB Dukung Upaya Gubernur  Akhiri Persoalan Aset Di  Gili Terawangan
Baca Berita
Loading...