Connect with us

Hukum

Kejagung Selidiki Auditor BPK yang Halangi Penyelidikan Kasus Jiwasraya

Diterbitkan

Pada

Kejagung Selidiki Auditor BPK yang Halangi Penyelidikan Kasus Jiwasraya
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kejaksaan Agung tengah menyelidiki auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero).

Namun demikian, belum diketahui pasti mengenai perkara tersebut secara utuh. Kejagung hanya memastikan bahwa penyelidikan itu sedang dilakukan saat ini.

“Sedang pendalaman saja. Ada anggota BPK yang melakukan dugaan menghalang-halangi penyidikan,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kepada wartawan, Senin (31/5).

Febrie pun belum menjabarkan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Termasuk mengenai identitas dari auditor yang bersangkutan.

Terpisah, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menerangkan bahwa pihaknya masih menunggu lebih lanjut terkait perkembangan penyelidikan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa nilai perhitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan ialah yang resmi berasal dari lembaganya.

“Dan kalau ditanyakan apakah ada dari BPK dari BPK cuman satu laporannya, dari kita. Kemudian apakah ada yang di dalamnya? Menurut pendapat saya kita tunggu perkembangan selanjutnya, tapi penting untuk kami sampaikan sejauh ini inilah informasi yang bisa kami ungkap ke publik,” ucap Agung.

Kasus Jiwasraya masih bergulir hingga saat ini. Kejagung memutuskan menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan PT DKI Jakarta untuk seluruh terdakwa. Adapun para terdakwa ialah, Hendrisman Rahim; Hary Prasetyo; dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Kemudian, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Heru Hidayat; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis seluruh terdakwa kasus Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup

Namun demikian, beberapa terdakwa kasus korupsi ini mendapat keringanan hukuman melalui upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme

Diterbitkan

Pada

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme
Baca Berita

Daerah

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

Pada

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa
Baca Berita

Hukum

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong

Diterbitkan

Pada

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong
Baca Berita
Loading...