Connect with us

Headline

Kasihan ke Jokowi, Alasan Demokrat Dukung Pasal Penghinaan Presiden Masuk ke RKUHP

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyindir masuknya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).

Sindiran itu disampaikan Benny saat rapat Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (9/6). Benny mengaku merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menjadi bahan olok-olokan di media sosial.

“Tapi saya setuju bukan karena hukumnya, saya kasihan Pak Jokowi dikuyuk-kuyuk (olok-olok) di medsos, perlu pasal ini dihidupkan. Oleh karena itu, saya dukung itu,” kata dia.

Benny mengatakan polemik mengenai pasal penghinaan presiden itu sebetulnya sudah selesai dibahas pada DPR periode sebelumnya. Saat itu, pembahasan melewati perdebatan yang cukup panjang dan alot.

Menurutnya, dari hasil perdebatan tersebut, salah satu yang belum terpecahkan adalah definisi penghinaan. Pasalnya, dalam aturan KUHP yang lama maupun dalam draf RKUHP saat ini, tidak ada definisi jelas mengenai penghinaan ini.

“Akibatnya suka-suka. Kalau penguasa tidak suka kritik, ini penghinaan, tangkap. Apalagi kalau polisi kayak jaman sekarang jadi alat, udah enak aja, polisi suruh tangkap orang ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan bahwa pasal penghinaan presiden sudah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.

Ia pun bercerita mengenai penghinaan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dalam sebuah aksi demonstrasi beberapa tahun lalu. Kala itu, pihaknya tak membawa kasus tersebut ke polisi.

“Waktu presiden ke-6, orang bawa kerbau ke HI, lalu dituliskan [nama SBY], tidak bisa dibawa ke polisi, karena pasal itu sudah dihapus KUHP,” ujarnya.

Pada 2010, massa demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, membawa kerbau yang ditempeli foto SBY dan dituliskan nama SiBuYa dengan maksud menyindir kelambanan Presiden keenam RI itu.

Benny melanjutkan dirinya selaku ketua Panja RKUHP ketika itu juga telah menolak pasal penghinaan presiden ini.

“Enggak usah hidupkan lagi pasal penghinaan ini, tapi teman-teman memaksa, ya udah. Kalau teman-teman maksa saya paham, untuk selamatkan Pak Presiden Jokowi yang orang suka-sukanya menghina di medsos,” ujar Benny.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly buka suara perihal polemik pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam draf RKUHP.

Ia menjelaskan pasal itu bertujuan untuk mempidanakan pihak-pihak yang menyerang harkat dan martabat presiden secara personal, bukan pihak yang mengkritik presiden.

“Mengkritik presiden itu sah, kritik kebijakan sehebat-hebatnya kritik. Bila tidak puas pun ada mekanisme konstitusi. Tapi sekali soal personal, yang kadang-kadang dimunculkan, presiden kita dituduh secara personal dengan segala macam isu,” ujar Yasonna.

Pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP kembali menjadi polemik belakangan ini. Aturan tersebut membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Akbar Tanjung Minta Kader Golkar Berjuang Menangkan Pemilu 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung (ist/net)
Baca Berita

Headline

Menteri Agama Resmi Buka STQ Nasional di Sofifi, Maluku Utara

Diterbitkan

Pada

Penulis

(ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

Senang Lihat Anak Muda Geluti Pertanian, Erick Thohir: Bukan Eranya Duduk Diam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menteri BUMN Erick Thohir (ist/net)
Baca Berita
Loading...