JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Pemalsu Surat Tanah

  • Bagikan
JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Pemalsu Surat Tanah
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sidang lanjutan atas dugaan kasus pemalsuan surat tanah di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (21/6/2021).

Sidang dipimpin Majelis Hakim Nelson Panjaitan dan Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yakni, Adib Fachri Dilli dan Oktavian Samsurizal.

Persidangan yang digelar secara virtual tanpa menghadirkan dua terdakwa yakni, Darmawan berusia 48 tahun dan Mustafa Camal Pasha, 61 tahun dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi dari kuasa hukum para terdakwa.

JPU meminta kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa.

“Tanggapan penuntut umum yang pada intinya kami meminta Majlis Hakim yang terhormat untuk menolak eksepsi terdakwa,” ujar JPU Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Adib Fachri Dilli, Senin (21/6/2021).

Selain itu, dia juga meminta kepada Majlis Hakim untuk dapat melanjutkan persidangan dengan kasus dugaan mafia tanah seluas 45 hektare.

“Kemudian melanjutkan sidang atas terdakwa,” tegasnya.

Diamini Kepala Seksie Pidana Umum (Kasei Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Dapot Dariarma.

“JPU pada pokoknya bermohon pada Majelis Hakim menolak esepsi dari penasehat hukum terdakwa. Kami (JPU, Red) melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara para terdakwa,” papar Dapot.

Sementara, Ketua Majelis Hakim, Nelson Panjaitan menyatakan, akan mengundur sidang dua pekan kedepan.

“Tadi sudah dibacakan. Dan ini sudah selesai tinggal kita putusan sela. Melihat situasi saat ini sedang tidak baik sidang ini kita tunda dua minggu, ya kita nanti akan buka kembali persidangan Senin tanggal 5 Juli,” ucapnya sambil mengetuk palu.

Terpisah, warga yang menjadi korban mafia tanah, Uto Sayuto mengaku senang dan mengapresiasi langkah JPU dalam menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum.

“Kami berharap hakim untuk menolak eksepsi ini. Kami sebagai masyarakat mengapresiasi hal tersebut. Bahwa, eksepsi pengacara dari Darmawan itu dapat di tolak,” tutur Uto.

Menurutnya, jika tidak di tolak nantinya dapat mengecewakan masyarakat. Apalagi mafia tanah merupakan musuh negara yang harus diberantas.

“Karena kalau itu tidak ditolak berati di terima dan dilepaskan. Kami sebagai korban tidak akan menerima jika tidak ditolak. Kami berharap kasus tanah di pinang ini dapat ditegakan dengan setegaknya kami akan mengawal sampai selesai,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang perdana perkara kasus mafia tanah 45 hektar diwilayah Pinang, Kota Tangerang, Banten digelar Senin 7 Juni 2021, digelar Pengadilan Negeri Tangerang dengan tersangka DM berusia 48 tahun dan MCP, 61 tahun.

Kasie Pidum Kejari Kota Tangerang, Dapot Dariarma mengatakan, dalam dakwaan, pihaknya menjerat DM dan MCP dengan Pasal 263 KUHP tentang Pembuatan Surat Palsu dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.(ilm)

  • Bagikan