Connect with us

Daerah

Jaksa Tuntut Lima Terdakwa Kasus Korupsi Rp. 1, 3 Triliun Bervariasi

Diterbitkan

Pada

Jaksa Tuntut Lima Terdakwa Kasus Korupsi Rp. 1, 3 Triliun Bervariasi
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemgadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali memggelar sidang kasus dugaan korupsi aset daerah (tanah 30 Ha) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 triliun, Senin (14/06/2021).

Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk lima terdakwa yakni Caitano Soares, Marthen Ndeo, Afrizal alias Unyil, Ambrosius Sukur dan Abdullah Nur yang dipimpin majelis hakim, Fransiska Paula Nino. Turut hadir JPU, Herry C. Franklin, cs.

Dalam amar tuntutan, JPU menegaskan bahwa kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, untuk kelima terdakwa dituntut masing selama, untuk terdakwa Caitano Soares dituntut selama sepuluh (10) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair enam (6) bulan kurungan.

Terdakwa Marthen Ndeo dituntut selama dua belas (12) tahun penjara. Dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair enam (6) bulan kurungan.

Selain denda dan pidana badan, terdakwa Manthen Ndeo (mantan Kepala BPN Manggarai Barat), diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam (6) tahun.

Untuk terdakwa, Afrizal alias Unyil dituntut selama sembilan (9) tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar subsidair enam (6) bulan kurungan.

Selain denda dan pidana badan, Afrizal alias Unyil diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 370 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama empat (4) tahun.

Untuk terdakwa, Ambrosius Sukur dituntut selama sepuluh (10) tahun penjara. Dan, diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 1 miliar, subsidair enam (6) bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa kelima atas nama Abdullah Nur dituntut selama tujuh (7) tahun penjara. Dan, denda sebesar Rp. 750 juta subsidair enam (6) bulan kurungan.

Selain denda dan pidana badan, terdakwa Ambrosius Sukur diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU, perbuatan kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Pemprov NTB Launching Digitalisasi Pariwisata Di Lombok Tengah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemprov NTB Launching Digitalisasi Pariwisata Di Lombok Tengah
Baca Berita

Daerah

Gagas Vaksinasi  Goes To Campus, Gubernur NTB Dukung Penuh Langkah Kapolda NTB

Diterbitkan

Pada

Penulis

Gagas Vaksinasi  Goes To Campus, Gubernur NTB Dukung Penuh Langkah Kapolda NTB
Baca Berita

Metropolitan

Pemkot Depok Hanya Izinkan Warga Gelar Lomba 17 Agustus Secara Virtual

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemkot Depok Hanya Izinkan Warga Gelar Lomba 17 Agustus Secara Virtual
Wali Kota Depok Mohammad Idris (ist/net)
Baca Berita
Loading...