Imparsial Ingatkan Presiden Soal Rekam Jejak Pengganti Hadi Tjahjanto

  • Bagikan
Imparsial Ingatkan Presiden Soal Rekam Jejak Pengganti Hadi Tjahjanto
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, pada November mendatang, akan memasuki masa pensiun. Sesuai ketentuan perundang-undangan, presiden akan mengajukan nama penggantinya ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR.

Terkait hal itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, meminta Presiden Joko Widodo menunjuk calon Panglima TNI yang tidak berpotensi menghambat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi rekomendasi Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, Imparsial juga berharap Jokowi tidak menunjuk calon Panglima TNI
yang memiliki rekam jejak terlibat kasus pelanggaran HAM. Sebaliknya, Gufron menilai panglima TNI ke depan harus memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.

“Presiden harus dipastikan bahwa panglima TNI yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM, dan tidak berpotensi menghambat upaya penyelesaian kasus HAM,” ujar Gufron, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/6/2021).

Kasus pelanggaran HAM dimaksudkan Gufron, adalah kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus penghilangan paksa 1997-1998, dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

“Dalam konteks itu, presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon panglima TNI,” kata Gufron menambahkan.

Menurutnya, pemilihan panglima TNI pada dasarnya menjadi hak prerogatif presiden. Namun, hal itu tetap perlu mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di masyarakat.

Sebab, pemilihan panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI semata, tapi juga kepentingan masyarakat.

“Oleh karenanya, penting bagi presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat,” tegas dia.

Ia menambahkan, proses pergantian panglima TNI dapat menjadi momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI yang saat ini berjalan stagnan.

Karena itu, panglima TNI yang baru nanti diharapkan diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI yang semakin kuat dan profesional, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjalankan agenda reformasi TNI.

Ia mengakui proses reformasi TNI yang telah dimulai sejak 1998 hingga kini telah menghasilkan sejumlah capaian positif.

Misalnya, pencabutan Dwi-Fungsi ABRI hingga larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis.

“Namun demikian, proses tersebut masih jauh dari selesai dan masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi sistem peradilan militer, penghapusan komando teritorial, dan lain-lain,” tegas dia.

Sejauh ini, terdapat tiga nama yang berpotensi menjadi penerus Hadi. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. (ndi)

  • Bagikan