Ikuti Arahan Muhammadiyah, PAN Tolak Pajak Sektor Pendidikan

  • Bagikan
Ikuti Arahan Muhammadiyah, PAN Tolak Pajak Sektor Pendidikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bakal memperjuangkan penolakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan. Zulhas menyebut sikap ini sesuai arahan Muhammadiyah.

“Sesuai arahan Muhammadiyah. PAN akan berjuang keras di parlemen untuk menolak penerapan kebijakan tersebut. Kita bagi tugas, Muhammadiyah sebagai ormas, berjuang di gerakan masyarakat sipil, PAN berjuang di parlemen,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Zulhas menyebut seharusnya ormas dan partai politik bekerja sama dan saling bersinergi, termasuk soal isu pemungutan PPN di sektor pendidikan. Dia menegaskan PAN bakal memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah di parlemen.

“Itulah esensi dari demokrasi. Maka dulu Muhammadiyah melahirkan PAN. Untuk berjuang di parlemen,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan dan sembako. Rencana ini ramai mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana jasa pendidikan dan sembako menjadi objek PPN tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi, mengatakan kebijakan pemerintah ini bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat.

Sigit lantas mengungkap fakta di mana masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan turun di bawah garis kemiskinan menghabiskan 60-70 persen pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Dengan demikian, jika pajak dikenakan pada bahan pokok tersebut, kualitas hidup masyarakat akan menurun.

“Kalau barang-barang kebutuhan pokok dikenai pajak, tentu pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan berlipat-lipat sehingga mereka akan tidak mampu memenuhi kebutuhan barang sekunder atau tersier. Kalau itu (pajak) betul diterapkan bisa dipastikan kualitas hidup masyarakat yang lapisan bawah akan semakin menurun, angka kemiskinan akan meningkat lebih cepat dibandingkan periode periode sebelumnya,” katanya.[prs]

  • Bagikan