Connect with us

DPR

Ikut Fit and Proper Test di DPR, Salah Satu Calon Ketua dan Anggota BPH Migas Akui Masih Jabat Komisaris di BUMN

Diterbitkan

Pada

Ikut Fit and Proper Test di DPR, Salah Satu Calon Ketua dan Anggota BPH Migas Akui Masih Jabat Komisaris di BUMN
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Salah satu calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masa jabatan 2021-2025 yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi VII DP RI mengakui tengah menjabat sebagai salah satu komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu terungkap dalam Fit and Proper Test yang digelar di Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin 28 Juni 2021. Proses uji kepatutan dan kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Fit and Proper Test diketahui diikuti 7 calon dari 18 calon yang dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan surat Nomor R-20/Pres/05/2022 tanggal 3 Mei 2021 kepada DPR RI. Ketujuh calon itu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan nomor urut 1 hingga 7.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII Andi Yulianis Paris mempertanyakan calon Ir Agus Maulana MT. Dari tiga pertanyaan yang diajukan, Andi mempertanyakan apakah Saudara Agus saat ini masih menjabat atau menjadi komisaris di salah satu BUMN.

“Apakah saat ini, tolong dijawab ini dulu, Bapak memegang jabatan sebagai Komisaris BUMN atau anak perusahaannya. Ya atau tidak?,” tegas Andi.

“Pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa obyektif dan independen sebagai Komite (BPH Migas) kalau Bapak masih menjadi kaki tangan badan usaha, dan ini bisa menjadi konflik kepentingan,” sambungnya.

“Saya komisaris di cucu perusahaan Bu, cucu bukan anak perusahaan,” jawab Agus Maulana.

“Itu BUMN?,” tanya Andi

“Iya,” jawab Agus Maulana.

Dalam Fit and Proper Test itu, Agus juga mengungkapkan jabatannya sebagai komisaris pada cucu anak perusahaan BUMN dimaksud. BUMN itu adalah PT Elnusa Petrofin. Ia menegaskan komitmennya jika nantinya terpilih menjadi Ketua dan atau Anggota BPH Migas akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris.

“Kalau kami memang terpilih, kami akan mengundurkan diri sebagai komisaris. Perusahannya sendiri adalah PT Elnusa Petrofin. Saya akan mengajukan mengundurkan diri dari Elnusa Petrofin, tidak akan merangkap jabatan lagi,” jelasnya.

Sementara itu dalam makalah yang disampaikan ke Komisi VII DPR RI, Agus Maulana menekankan delapan poin. Dengan rincian menyangkut maksud dan tujuan, visi BPH Migas, critical business issue, critical key to success, kendala yang dihadapi, solusi (misi), dukungan yang diperlukan dan action plan

Untuk action plan, Agus Maulana berencana mereview strategi jangka pendek dan jangka pandang, menetapkan kebijakan harga eceran BBM subsidi di area terpencil agar harga lebih terkendali dengan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan serta membangun atau menambah jaringan distribusi BBM dan Gas agar lebih mendekati demand.

Mengusulkan insentif bagi badan usaha yang akan melakukan pengembangan Produksi BBM dan gas beserta jaringannya, mengusulkan tambahan insentif bagi badan usaha yang akan menyalurkan BBM PSO ke daerah terpencil dan menetapkan cadangan nasional di beberapa tempat strategis.

Selanjutnya mengusulkan insentif bagi badan usaha yang akan menaikkan cadangan operasional, terlibat dalam menetapkan harga gas bagi sektor non rumah tangga/pelanggan kecil, memaksimalkan open access bagi pemanfaatan gas pipa bersama dan membuat perjanjian kinerja antara ESDM, SKK dan BPM.

“Khusus avtur membuat usulan satu harga avtur dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder,” kata Agus.

Sekedar diketahui, keikutsertaan komisaris yang lolos menjadi calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas menjadi salah satu poin yang dipertanyakan Forum Komunikasi Pegawai BPH Migas yang dikoordinir Dani Yon Darwis dan Anggota Komite BPH Migas periode 2017-2021 Ahmad Rizal.

Dalam audensinya ke Ombudsman RI, Jumat 25 Juni 2021, Forum Komunikasi Pegawai BPH Migas menyampaikan beberapa hal terkait dugaan maladministrasi dalam proses seleksi dan penerimaan Komite BPH Migas 2021-2025 yang digelar Menteri ESDM dan Sekretaris Jenderal selaku ketua panitia seleksi.

Ahmad Rizal menyebut sesuai PP No 67 Tahun 2002 Pasal 19, menyatakan bahwa anggota komite BPH Migas tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

PPKM Diperpanjang, Puan Minta Masyarakat Tetap Waspada

Diterbitkan

Pada

PPKM Diperpanjang, Puan Minta Masyarakat Tetap Waspada
Baca Berita

DPR

Puan Maharani Beri Bantuan Pendidikan ke Vino, Bocah Yatim Piatu yang Kehilangan Orang Tua karena Covid-19

Diterbitkan

Pada

Puan Maharani Beri Bantuan Pendidikan ke Vino, Bocah Yatim Piatu yang Kehilangan Orang Tua karena Covid-19
Baca Berita

DPR

Satgas Lawan Covid-19 DPR Distribusikan Satu Juta Masker untuk Nakes

Diterbitkan

Pada

Satgas Lawan Covid-19 DPR Distribusikan Satu Juta Masker untuk Nakes
Baca Berita
Loading...