Connect with us

DPR

Golkar Nilai Carry Over Program Seribu Desa Sapi Kementan Tak Wajar

Diterbitkan

Pada

Golkar Nilai Carry Over Program Seribu Desa Sapi Kementan Tak Wajar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus, menyesalkan kebijakan Kementerian Pertanian yang mengalihkan (carry over) program Seribu Desa Sapi dalam anggaran 2020 dilanjutkan ke tahun 2021.

Ia menilai langkah itu tidak wajar karena peraturan yang ditetapkan dalam anggaran tahun lalu hanya mewajibkan Kementerian Pertanian merealisasikan program tersebut selama tahun 2020.

“Seharusnya, kalau program 2020 ya diselesaikan di tahun 2020. Tidak boleh dilakukan carry over di 2021,” kata Ichsan kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Seribu Desa Sapi merupakan program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada daging di Indonesia. Program ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo guna mendorong pemenuhan kebutuhan pangan yang mengandung protein hewani. Di tahun 2020, program ini dimasukkan sebagai program super prioritas.

Dalam pelaksanaannya, program ini diduga bermasalah. Komisi Pertanian DPR menyatakan pengadaan yang dilaksanakan satuan kerja tender Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari tak bisa menyelesaikan kontrak pengadaaan di tahun 2020.

Ichsan menuturkan, pemenang tender yang tak mampu memenuhi kontrak pengadaaan di tahun lalu seharusnya diberikan sanksi karena membuat program nasional ini molor. Dalam perjanjian program itu, kata Ichsan, salah satu sanksi yang diberikan adalah memasukkan pemenang tender yang tak menyelesaikan kontrak ke dalam daftar hitam (blacklist).

“Kalau penyedia sapi di 2020 tidak sanggup melakukan pekerjaannya diberikan sanksi loh. Sanksinya itu kan sudah jelas di perjanjian pengadaannya,” tegas politisi Golkar ini.

Ichsan juga mengkritik Kementerian Pertanian yang tak melaporkan masalah pengadaan tahun lalu itu ke mitranya di Komisi IV DPR. Padahal, untuk menentukan kebijakan baru dalam program yang sedang berjalan harus melaporkan dan membahasnya terlebih dahulu bersama DPR.

Namun kemudian Kementerian Pertanian meng-carry over Program Seribu Desa Sapi ke tahun 2021 tanpa menginformasikannya sedikit pun ke Senayan. Hal ini yang menurut Ichsan mendapat sorotan serius dari komisinya karena dinilai tidak kooperatif dalam menjalankan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Itu harusnya yang disampaikan ke kami. Jadi, bahwa ada kesulitan itu disampaikan, tetapi tidak boleh di-carry over, kecuali itu program multiyears,” ujarnya.

Ichsan mengatakan andaisaja Kementerian Pertanian mendiskusikan perkembangan program tersebut dengan DPR, masalah ini bisa saja tidak melebar. Program yang terkendala tahun lalu menurut dia bisa disetop sementara dan dilakukan penganggaran ulang di tahun 2021. Namun, Ichsan mengingatkan kelanjutan program ini tidak boleh dilakukan oleh vendor yang sama karena sudah diberikan sanksi.

“Bahwa kemudian sang penyedia itu tidak mampu melakukan pemenuhan, ya disetop saja, tidak boleh dipaksakan, tapi dianggarkan lagi (oleh Kementerian Pertanian) di tahun 2021, bukan di carry over,” kata Ichsan.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani: Segera Bayarkan Insentif Nakes
Baca Berita

DPR

Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Labih Cepat Hitung Neraca Vaksin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Labih Cepat Hitung Neraca Vaksin
Baca Berita

DPR

Jadi Sorotan Bank Dunia, Sukamta: Pemerintah Jangan Ulur Waktu Pembahasan RUU PDP

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jadi Sorotan Bank Dunia, Sukamta: Pemerintah Jangan Ulur Waktu Pembahasan RUU PDP
Baca Berita
Loading...