Connect with us

Ekonomi

Firman Subyo : Waspada !!, Penyelenggaraan Munas Kadin Bisa Di Proses Hukum Walau Menggunakan Prokes

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Kadin yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Subagyo angkat bicara terkait rencana munas Kadin Indonesia yang akan diselenggarakan di kendari, Menurut Politisi sekaligus pengusaha ini , Pandemi covid 19 dengan varian baru telah mengalami lonjakan tinggi diberbagai wilayah di tanah air tanpa kecuali di Kendari Selawesi Tenggara.

Dengan semakin melonjaknya pandemi covid 19 saat ini bahkan saat ini indonesia termasuk korban tertinggi melebihi disemua negara lain, sehingga ini harus menjadi perhatian serius baik pememerintah pusat dan daerah.

Namun ironisnya dalam situasi kondisi yang rawan musibah pandemi covid 19 yang sudah banyak memakan korban kematian manusia KADIN INDONSEA tetap dipakasa menyelenggarakan pesta Demokrasi untuk pemilihan Ketua Umum baru yang semula akan diselenggarakan di Bali tetapi dibatalkan oleh pemerintah pusat untuk ditunda dan dialihkan penyelenggaraannya di Kendari Sultra tampa alasan yg jelas.

Firman Soebagyo  yang merupakan salah satu pengurus Kadin Pusat sebagai ketua komite tetap penghubung antar lembaga Kadin Indonesia dan DPR mengingatkan kepada Kadin Indonesia dan kususnya panitaa penyelenggara hendaknya mengurungkan niatnya atau membatalkan dan menunda penyelanggaraan Munas ini karena sarat pelanggaran hukum.

Mengadakan kegiatan yg mengadirkan kerumunan masa dan penyenggara bisa dituntut dan diproses hukum.

Firman Soebagyo juga mengingatkan bahwa baru – baru ini banyak yang di proses hukum karena melanggar larangan menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan kerumunan masa contoh HRS baru diputus pengadilan 4 tahun penjara dan banyak kasus lain kepala desa yang berpesta setelah dilakukan pelantikan pilkades baru di Grobogan jawa tengah juga diproses hukum.

Sebagai kelompok elit di negeri ini para pengusaha harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masarakat dan jangan memaksakan kehendak dan memberikan contoh yang kurang baik.

Firman Subagyo menjelaskan bahwa awalnya yang saya dengar Ketua penyelenggara sudah membatalkan karena pertimbangan – pertimbangan kemanusian musibah pandemi yang sedang meningkat.

“tetapi yang saya dengar ada pihak-pihak atau penjabat pemerintah pusat yang mengintervensi dan memaksakan harus diselenggarakan di Kendari Sultra tanpa alasan yg jelas.” Ucap Firman yang Juga Poltisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu Firman Soebagyo meminta kepada panitia penyelenggara untuk transparan membuka siapa penjabat pemerintah pusat yang mengintervensi dan memaksakan mengharuskan diselenggarakan dengan kondisi yang sangat mencekam dampak pendemi yang sudah memakan koran kematian ribuan umat manusia ini harus bertanggung jawab dan bisa dituntut.

“Saya harap Panitia transparanlah, siapa itu pejabat pemerintah pusat yang meminta agar etap dilkasanakan acaraini, agar kedepan beliau bisa dimintai pertanggungjwaban jika ada terjadi klaster baru” Ucap Firman.

Lanjut Firman Subagyo, jika Panitia tetap memaksakan menyelenggarakan , maka ini adalah pelanggaran hukum yang serius.

Firman juga menekankan  penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, untuk itu pemerintah daerah  dan Polda Sultra dihimbau tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan karena beresiko tinggi.

“Aparat Penegak hukum baik itu PemprovSultra, Satgas Covid Sutra dan Polda Sultra agar tidak mengeluarkan ijin, karena jika teap diberikan ijin maka di khawatirkan akan menimbulkan klaster baru dan beresiko tinggi” Ucapnya.(ilm)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Sengketa Laut China Selatan Bisa Ganggu Ketahanan Pangan di Indonesia, Ini Kata Akademisi Unej

Diterbitkan

Pada

Penulis

Guru Besar Universitas Jember (Unej) Prof Achmad Subagio (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi VII Desak ESDM Tingkatkan PDB Sektor Industri Logam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (ist/net)
Baca Berita

DPR

Terkait RUU APBN 2022, Fraksi Nasdem Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran TKDD

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro (ist/net)
Baca Berita
Loading...