Connect with us

Ekonomi

Faisal Basri: Penerimaan Pajak dan PNBP Menurun Karena Korupsi di SDA

Diterbitkan

Pada

Faisal Basri: Penerimaan Pajak dan PNBP Menurun Karena Korupsi di SDA
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa korupsi di bisnis sumber daya alam seperti mineral dan tambang membuat setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini tergerus setiap tahunnya.

“Penerimaan pajak kita terus mengalami kemerosotan karena pertambangannya semakin jebol,” ujar Faisal dalam diskusi Publish What You Pay Indonesia secara virtual, Sabtu (19/6/2021).

Ia kemudian berkata, “Bisa dilihat koefisien pajak dari pertambangan tinggal 0,66 persen. Artinya, peningkatan nilai tambah berbasis pajak dari sektor ini cuma 0,66 persen dari yang seharusnya 1 persen.”

Faisal mengatakan perhitungan koefisien pajak dari pertambangan sebesar 0,66 persen ini merujuk pada data per akhir 2020. Padahal, sekitar 2012-2016, tingkat koefisien pajak pertambangan di Indonesia masih berada di kisaran 1,4 persen.

“Jadi semakin jelas, dalam lima tahun terakhir ketika sektor pertambangan semakin dikeruk, tapi penerimaan bagi negara turun. Ini karena adanya korupsi di sektor ini,” ucapnya.

Tingkat koefisien pajak pertambangan, sambungnya, tertinggal jauh dari sektor lain, misalnya sektor jasa keuangan. Tercatat, tingkat koefisien pajak sektor itu mencapai 3,54 persen pada 2020.

Dampak lanjutannya, sumbangan minim pajak dari sektor pertambangan membuat rasio kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia juga kian turun. Pada 2020, misalnya, rasio pajak cuma 9,75 persen.

“Peringkat tax ratio kita 127 dari 140 negara, jadi luar biasa. Akibat lain, dengan penerimaan yang turun terus, jadi harus utang,” tuturnya.

Tak cuma kontribusi pajak yang menurun. Faisal juga mencatat setoran PNBP dari pertambangan terus tergerus. Selain karena korupsi, hal ini juga terjadi karena pemerintah terlalu ‘bermurah hati’ kepada pengusaha sektor tersebut.

“PNBP ini semakin lama kecenderungannya turun, semakin tidak bisa digali. Ini juga karena kebijakan royalti dan lainnya, yang membuat mereka (pengusaha tambang) mendapat banyak insentif, tapi setoran ke negara jadi berkurang,” katanya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa kerugian negara juga terjadi pada sisi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Kondisi ini terjadi bukan cuma karena korupsi, tapi pemerintah terlalu sering memberikan ‘karpet merah’ pada investasi dan tenaga kerja asing, salah satunya dari China.

Menurut catatannya, sumbangan investasi dari China mencapai 10,6 persen dari total modal asing yang mengalir ke Indonesia. Namun, kontribusi tenaga kerja asingnya mencapai 36,2 persen di dalam negeri.

“Ini membuat koefisiennya jadi 3,4 persen. Gampangnya, dia (China) bawa investasi satu, tapi tenaga kerjanya sampai tiga orang. Beda ini dengan investasi Singapura, misalnya, yang lebih banyak investasinya daripada tenaga kerjanya yang masuk ke kita,” katanya.

Di sisi lain, Faisal menilai korupsi yang tinggi di sektor pertambangan terjadi karena ada peran dari pemerintah pusat dan daerah. Toh, penyelenggaraan usaha pertambangan membutuhkan banyak izin, salah satunya untuk konsesi lahan.

“Penyebab terjadinya korupsi di sumber daya alam ini juga terjadi karena pemberian izin. Pengelolaan sumber daya alam kan butuh izin konsesi. Ini bisa berasal dari pemerintah,” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM Terdampak Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM Terdampak Pandemi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

BPS Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh 7,07 Persen di Triwulan II 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

BPS Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh 7,07 Persen di Triwulan II 2021
Kepala BPS Margo Yuwono (ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

Sandiaga Dorong Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Sektor Pariwisata

Diterbitkan

Pada

Sandiaga Dorong Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Sektor Pariwisata
Baca Berita
Loading...