Connect with us

DPR

Era Saat Ini RUU Perlindungan Data Pribadi Saat Ini Sangat Penting

Diterbitkan

Pada

Era Saat Ini RUU Perlindungan Data Pribadi Saat Ini Sangat Penting
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Perlindungan Data Pribadi semua menyatakan penting. Namun sejak tahun 2020 sampai sekarang masih dalam wacana.

“Situasinya saat ini sedang menunggu lampu hijau dari Bamus DPR RI agar kami bisa mulai membahasnya,” ungkap anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar DPR RI Christina Aryani dalam Forum Legislasi di Jakarta, Selasa (8/6).

RUU ini, kata Aryani sangat penting, apalagi dengan adanya kejadian belakangan ini (bocornya data BPJS) menegaskan urgensinya.

RUU Perlindungan Data Pribadi, (PDP), ini diajukan oleh pemerintah.

Inisiatifnya dari pemerintah dan pada 1 September 2020 sudah dibentuk Panitia Kerja atau Panja.

“Kami di Komisi I melakukan segala upaya banyak sekali seperti rapat dengar pendapat yang dilakukan. Kami mengundang para pakar, asosiasi untuk mendapat masukan-masukan, ” ujarnya.

Wacana untuk melahirkan RUU ini banyak sekali dari situasi sehari-hari yang terjadi.

Kita mulai penyalahgunaan data, sering sekali yang pinjaman Online ternyata data seseorang dipakai untuk meminjam uang di tempat lain dan tiba-tiba yang punya data tiba-tiba ditelepon orang ditagih-tagih, jadi ada penyalahgunaan data di situ.

Kebocoran data mulai tambah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga menjadi drive agar perumusan UU nya bisa lebih cepat karena itu adalah kebutuhan, kata Aryani.

Dia menambahkan, di DPR memang lihat selama ini kebocoran tapi tindak lanjutnya kadang-kadang kasusnya menguap aja.

“Kami di Komisi I, saat ini tengah menunggu selesainya investigasi dari Kominfo.

Penyalahgunaan data, kebocoran data banyak turunannya, karena itu kita butuh yang namanya undang-undang, ” ujar Aryani.

Direktur Information and Communication Technology atau ICT Institute, Heru Sutadi dalam mengatakan, sekarang ini secara internasional sedang terjadi perhatian terhadap data. Sebab kalau kita bicara tentang ekonomi digital, salah satu komponennya adalah data.

“Majalahnya Digital Economy mengatakan data Is the New Oil. Ini juga yang disampaikan Pak Jokowi ketika sidang dengan DPR 2019, bahwa data ini adalah kekayaan baru,” katanya.

Menurut Heru Sutadi kalau kita bicara tentang data, berarti bisa digunakan macam-macam. Bayangkan saja kalau misalnya data itu bocor, misal sekarang ada data kesehatan kita bocor gitu ya, katakanlah kondisi kesehatan kita sakit apa, kita minum obat apa, segala macam tentu ini juga merugikan Indonesia secara general.

Kalau kita lihat memang Indonesia agak terlambat dalam hal data jadi kalau kita lihat di India, mereka dari 2014 kemudian juga terutama memang dipicu oleh Uni Eropa dengan GDPR (general data protection regulation) sehingga ini banyak ditiru oleh negara-negara untuk kemudian mengadopsi.

Kalau kita melihat bahwa Perlindungan Data Pribadi sebuah keniscayaan, “ungkap Sutadi .

Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatulloh mengingatkan, di era digital 40 ini yang dituju adalah mengimplementasikan revolusi Industri 40.

“Kita ingin mengejar yang namanya kesejahteraan berbasis digital.
Ini harus diupayakan. Musuhnya apa? Musuhnya adalah satu, salah satunya yang paling penting adalah keamanan data. Tadi Pak Heru bilang bahwa data is the new oil. Kalau oilnya bocor bisa dijual di pasaran bebas, tak ada pasarannya lagi, yang untung di pasar gelap. Sedangkan kita tidak bisa jualan dengan harga premium lagi. Ini jadi persoalan, sehingga saya benar-benar mendukung Komisi I, bahwa yang namanya UU PDP ini menjadi sangat sangat penting, “kata Poempida.

Dia menyinggung juga kebocoran dari suatu data kalau kita mereferensi kepada basis perlindungannya bahwa hal itu dilindungi oleh UUD pasal 28(G).

“Itu jelas tentang data pribadi, sehingga kebocoran ini sebenarnya merupakan pelanggaran inkonstitusional.

Kalau sudah inkonstitusional mepet-mepet ke makar dan hukumannya harus berat sekali,” tandas Poempida.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Fadli Zon Minta Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dipertahankan

Diterbitkan

Pada

Fadli Zon Minta Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dipertahankan
Baca Berita

DPR

46 Anggota DPR dan Staf Positif Covid-19, Gus AMI Minta Prokes Makin Diperketat

Diterbitkan

Pada

46 Anggota DPR dan Staf Positif Covid-19, Gus AMI Minta Prokes Makin Diperketat
Baca Berita

DPR

Komisi II DPR: Konflik Pertanahan, Persoalan Kronis dan Bersifat Klasik

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi II DPR: Konflik Pertanahan, Persoalan Kronis dan Bersifat Klasik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (ist/net)
Baca Berita
Loading...