Connect with us

Hukum

Emrus Minta Pegawai Tak Lolos TWK Berhenti Ganggu KPK

Diterbitkan

Pada

Emrus Minta Pegawai Tak Lolos TWK Berhenti Ganggu KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar Komunikolog Emrus Sihombing meminta para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan setelah tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) berhenti ganggu KPK.

Pernyataan Emrus merujuk pada langkah sejumlah pegawai tak lolos TWK melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan komisioner KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Emrus mengatakan, manufer para pegawai yang tak lolos TWK melaporkan KPK ke institusi lain ini berpotensi mengganggu kerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi dan bisa lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Yang melaporkan persoalan ini ke institusi lain kan sedang bermain drama. Kalau mau persoalan ini cepat selesai, kan bisa diuji di PTUN. Persoalan ini tidak akan selesai jika dibawa ke institusi lain meski langkah itu juga hak mereka. Sebab ketika wacana ini menjadi konsumsi publik bisa berpotensi menganggu KPK,” kata Emrus, Sabtu (12/6/2021).

Emrus mengatakan, pelaksanaan TWK KPK telah sesuai UU. Dengan demikian persoalan tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK.

“Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapapun komisioner di KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU. Jadi, masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM,” ucap Emrus.

Emrus mengaku belum melihat urgensi Komnas HAM melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK terkait TWK ini. Dia lantas menyarankan Komnas HAM agar memprioritaskan kasus-kasus lainnya.

“Saya menyarankan kepada Komnas HAM lebih memprioritaskan penanganan pelanggaran HAM berat, seperti hilangnya nyawa orang yang sama sekali tidak berdosa, daripada urusi TWK yang jauh kemungkinan tidak sesuai HAM,” tutupnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice ke Harun Masiku

Diterbitkan

Pada

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice ke Harun Masiku
Baca Berita

DPR

Komisi VIII DPR Minta Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VIII DPR Minta Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Polisi Ringkus Komplotan Begal Bersajam di Bekasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polisi Ringkus Komplotan Begal Bersajam di Bekasi
(ist/net)
Baca Berita
Loading...