Connect with us

Hukum

Eks PPK Sebut Realisasi ‘Fee’ Setoran dari Penyedia Bansos COVID-19 Capai Rp19,132 Miliar

Diterbitkan

Pada

Eks PPK Sebut Realisasi 'Fee' Setoran dari Penyedia Bansos COVID-19 Capai Rp19,132 Miliar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 Matheus Joko Santoso mengungkapkan realisasi “fee” setoran dan operasional yang berasal dari perusahaan-perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di Kementerian Sosial pada April-Juni 2020 mencapai Rp19,132 miliar.

“Realisasi yang saya terima dari ‘fee’ setoran sejumlah Rp14,014 miliar, sedangkan ‘fee’ operasional adalah Rp5,117 miliar sehingga total putaran pertama ‘fee’-nya adalah Rp19,132 miliar dan yang sudah kita setorkan adalah Rp11,2 miliar,” kata Matheus Joko di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/6/2021).

Joko menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara yang didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19.

Joko bertugas untuk mengutip Rp10 ribu/paket sembako sebagai “fee” setoran dan Rp1.000/paket sembako sebagai “fee” operasional dari para perusahaan vendor penyedia bansos sembako. Pagu anggaran per paket sendiri adalah Rp300 ribu/paket dengan jumlah paket per tahap adalah 1,9 juta paket.

Putaran pertama pengadaan bansos sembako berlangsung pada April-Juni 2020 untuk 6 tahap pengadaan.

“Yang sudah diserahkan ke Pak Juliari dalam 5 kali penyerahan total-nya Rp11,2 miliar dan ada sisa Rp2,815 miliar masih saya simpan sedangkan ‘fee’ operasional yang sudah dipakai adalah Rp4,825 miliar sisanya masih ada Rp292 juta,” tutur Joko.

Joko sendiri mengaku “fee” operasional digunakan untuk pembayaran biaya operasional dan untuk para pejabat di Kemensos.

“Hanya disampaikan secara umum terkait dengan pembayaran biaya-biaya operasional juga terkait penyerahan uang ke Pak Sekjen, ke Pak Adi dan saya, hanya disampaikan untuk itu,” ungkap Joko.

Namun, Joko juga mengaku ia ditugaskan untuk membayar biaya operasional menteri.

“Seperti bayar sewa pesawat jet, juga bayar tes ‘swab’, saat itu saya serahkan ke ajudan, Pak Eko Budi Santoso,” ucap Joko.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Begini Konstruksi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kalsel

Diterbitkan

Pada

Penulis

Begini Konstruksi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kalsel
Baca Berita

Hukum

OTT di Kalsel KPK Sita Duit Rp345 Juta

Diterbitkan

Pada

Penulis

OTT di Kalsel KPK Sita Duit Rp345 Juta
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum: Aspirasi Masyarakat Konstitusional, Harus Disambut Positif

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Hukum: Aspirasi Masyarakat Konstitusional, Harus Disambut Positif
Pakar Hukum Suparji Ahmad/Net
Baca Berita
Loading...