Connect with us

DPR

DPR Sebut Gugatan Warga ke Menteri ESDM Soal Penambangan Emas di Sangihe Hal Wajar

Diterbitkan

Pada

DPR Sebut Gugatan Warga ke Menteri ESDM Soal Penambangan Emas di Sangihe Hal Wajar
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan ikut angkat bicara mengenai gugatan warga kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif soal penambangan emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, apa yang dulakukan oleh warga itu merupakan hal yang wajar.

“Apa yang ditempuh masyarakat pulau Sangihe adalah sebuah kewajaran,” jelas Sartono kepada Realitarakyat.com, Senin (28/6/2021).

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh warga ini juga mencerminkan perwujudan keseimbangan dalam bernegara.

“Dimana saat ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan maka bisa menempuh jalur hukum yang ada,” jelasnya.

Lebih jauh, politikus Demokrat ini menegaskan jika perizinan tambang di Sangihe itu memang diperbolehkan oleh pemerintah pusat.

“Namun tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan dan sosial,” tukasnya.

Sebelumnya, polemik penambangan emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara memasuki babak baru. Seorang ibu rumah tangga bernama Elbi Pieter bersama rekan-rekannya menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan itu berkaitan dengan kontrak karya (KK) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. KK diberikan Kementerian ESDM lewat izin pertambangan dengan Nomor 163K/MB.04/DJB/2021 pada 29 Januari 2021.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 46/G/2021/PTUN.JKT pada Rabu (23/6).

“Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat (Menteri ESDM) yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (objek sengketa),” bunyi petitum dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Minggu (27/6/2021).

Selain itu, para penggugat menyatakan penerbitan KK Tambang Mas Sangihe yang merupakan objek sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Tindakan itu menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp70 miliar terhadap para penggugat.

Kerugian materiil dan immateriil itu harus dibayarkan oleh Menteri ESDM sebagai tergugat. Selain itu, para penggugat mewajibkan Menteri ESDM untuk mencabut keputusan tersebut.

“Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil para penggugat sebesar Rp1,51 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp70 miliar yang harus dibayarkan oleh tergugat secara sekaligus dan seketika kepada para penggugat,” imbuh petitum.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita

DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali
Baca Berita

DPR

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional

Diterbitkan

Pada

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional
Baca Berita
Loading...