Connect with us

DPR

DPR: Usulan Anggaran Alutsista Rp1.700 Triliun Masih Dibahas di Internal Pemerintah

Diterbitkan

Pada

DPR: Usulan Anggaran Alutsista Rp1.700 Triliun Masih Dibahas di Internal Pemerintah
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan alutsista.

Namun usulan anggaran sekitar Rp1.700 triliun dalam Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan-TNI 2020 hingga 2044, dinilainya belum final.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut masih dibahas di internal pemerintah, antara Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan.

“Parlemen mendukung langkah Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan alutsista. Alasannya, postur anggaran tertinggal 10 tahun lebih mengingat pernah tidak ada pengajuan pada tahun 1994 hingga 2008,” ujar politisi Partai Golkar itu.

“Pada tahun 1994 sampai 2008 itu tidak ada pembaruan alutsista sehingga banyak yang tingkat kesiapannya rendah karena melewati batas masa usia pakai,” ujarnya menambahkan.

Dia mengatakan, upaya modernisasi alutsista pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dikenal dengan kekuatan pokok minimum (KPM) atau minimum essential force (MEF) yang terdiri atas tiga rencana strategis dan berlangsung hingga 2024.

Sementara itu, Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A. Laksmana mengatakan untuk menghitung kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dibutuhkan perencanaan jangka panjang, dibutuhkan jangka waktu lama.

“Pengadaan alutsista bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun kalau kita pesan. Jadi, untuk membeli senjata alutsista, perlu perencanaan jangka panjang yang bukan cuma 1, 2, sampai 3 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun,” kata Evan A. Laksmana, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/6/2021).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mewajibkan adanya transfer teknologi jika Indonesia terpaksa membeli alutsista dari produsen luar negeri. Hal tersebut bukan perkara mudah untuk melaksanakannya.

“Kita harus beli banyak supaya bisa nego transfer teknologi dan seterusnya,” katanya.

Di sisi lain, Evan berpendapat bahwa usulan anggaran sekitar Rp1.700 triliun dalam Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan-TNI 2020 hingga 2044 bukan angka yang besar.

Menurut dia, jumlah itu jauh di bawah rasio 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Kalau dilihat anggaran tersebut untuk 20 tahun ke depan, tidak lebih dari 0,8 persen dari PDB setiap tahunnya.

Bahkan, jika berbicara pengembangan kemampuan jangka panjang, sebetulnya jumlah itu masih cukup minim. Negara-negara lain, misalnya Tiongkok, India, dan Jepang bisa dua hingga tiga kali lipat dari biaya tersebut selama lima sampai 10 tahun terakhir. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Puan Bangga Medali Pertama Dipersembahkan Perempuan Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan Bangga Medali Pertama Dipersembahkan Perempuan Indonesia
Baca Berita

DPR

Obat Terapi Covid-19 Hilang Di Pasaran, Sufmi Dasco Minta Polisi Selidiki Adanya Dugaan Praktek Penimbunan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Obat Terapi Covid-19 Hilang Di Pasaran, Sufmi Dasco Minta Polisi Selidiki Adanya Dugaan Praktek Penimbunan
Baca Berita

DPR

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Herman Khaeron : Sudah Layak Dibentuk Badan Khusus Pengendalian Covid-19
Baca Berita
Loading...