Connect with us

Hukum

Diperiksa Komnas HAM, Pimpinan KPK Ini Dicecar Isu Taliban

Diterbitkan

Pada

Diperiksa Komnas HAM, Pimpinan KPK Ini Dicecar Isu Taliban
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diperiksa Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi ASN. Ghufron mengatakan mendapat pertanyaan soal isu Taliban.

“Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu (klaster pegawai) bagaimana tentang isu Taliban,” kata Ghufron usai diperiksa Komnas HAM, Kamis (17/6/2021).

Ghufron menjelaskan isu Taliban pegawai KPK sudah didengarnya sebelum seleksi pimpinan KPK. Namun, kata Ghufron, dia tidak memiliki data siapa-siapa saja nama pegawai yang diisukan masuk daftar Taliban.

“Dan saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, isu Taliban muncul kembali usai 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk Novel Baswedan. Namun Novel dkk melawan dan menilai banyak kecacatan hukum dalam TWK itu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses TWK ini tidak serta-merta dijadikan mekanisme untuk memberhentikan pegawai KPK.

Menindaklanjuti arahan Jokowi itu, pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak-pihak terkait mengadakan rapat. Hasilnya, 24 orang dari 75 pegawai itu akan dibina ulang dalam diklat wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 orang sisanya disebut sudah tidak mungkin dibina karena hasil TWK mereka ‘merah’.

Ghufron sempat menjelaskan mengenai alat ukur kriteria bagi pegawai KPK itu. Menurutnya, 51 pegawai KPK itu mendapatkan kriteria ‘merah’ sehingga tidak mungkin dibina lagi.

“Pembahasan indikator TWK ini tidak membahas nama tapi alat ukur kriterianya, yaitu yang semula kriteria ada hijau ada 6 kriteria, kuning ada 7 kriteria, dan merah 9 kriteria, kita dapat menyepakati agar kriteria yang hijau dan kuning dicabut seluruhnya dan dari yang merah dicabut 1 kriteria, setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat namun dengan pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan,” ucap Ghufron beberapa waktu lalu.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes
Menko Polhukam Mahfud MD (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama (ist/net)
Baca Berita

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...