Connect with us

Uncategorized

Dinilai Subjektif, Pakar Hukum Unissula: Pasal Santet di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang

Diterbitkan

Pada

Dinilai Subjektif, Pakar Hukum Unissula: Pasal Santet di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang
Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawade Hafidz (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawade Hafidz, menilai pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dikaji ulang karena sangat subjektif, bahkan obscure (tidak jelas).

“Rumusan Pasal 252 RUU KUHP sangat subjektif, obscure​​​​​,” kata dosen Fakultas Hukum Unissula, Jawade Hafidz, seperti dikutip Antara, Rabu (23/6/2021).

Di dalam Pasal 252 Ayat (1) disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).

Jika setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (vide Ayat 2).

Selanjutnya, disebutkan dalam penjelasan Pasal 252 RUU KUHP bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Jawade Hafidz menegaskan bahwa pasal tersebut subjektif dan obscure karena tafsirannya sangat bergantung pada cara pandang masing-masing.

Menyinggung soal pembuktian terhadap pelanggar pasal santet, dia mengutarakan bahwa hingga sekarang belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik semacam itu.

Ia lantas menyebutkan ketentuan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang lima alat bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindak pidana masih sumir dan debatable (belum pasti).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

LaNyalla Minta Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Donor Plasma Konvalesen

Diterbitkan

Pada

LaNyalla Minta Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Donor Plasma Konvalesen
Baca Berita

Uncategorized

Anggota DPR Desak Kemenkes Ungkap Pelaku “Permainan” Obat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota DPR Desak Kemenkes Ungkap Pelaku "Permainan" Obat
Anggota DPR RI Mufti Anam (ist/net)
Baca Berita

Uncategorized

Resepsi Pernikahan di Satu Hotel di Kediri Dihentikan Paksa Oleh Satgas Covid

Diterbitkan

Pada

Resepsi Pernikahan di Satu Hotel di Kediri Dihentikan Paksa Oleh Satgas Covid
Baca Berita
Loading...