Connect with us

DPR

Dewan Minta KKP Evaluasi Penggunaan Anggaran Budidaya Ikan

Diterbitkan

Pada

Dewan Minta KKP Evaluasi Penggunaan Anggaran Budidaya Ikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan.

“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat,” kata dia, dalam siaran persnya, Selasa (8/6/2021).

Menurut dia, hal itu perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti W Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6), Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8,043 triliun.

Jika diperhatikan, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar. “Ke depannya, saya ingin KKP segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan agar KKP memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh daerah setempat. Bagi dia, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya.

Oleh karena itu, dia berharap Tranggono segara mengembangkan kelembagaan KKP di daerah dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan. “Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan,” katanya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022

Diterbitkan

Pada

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022
Baca Berita

DPR

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT

Diterbitkan

Pada

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT
Baca Berita

DPR

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua
Baca Berita
Loading...