Connect with us

DPR

Dewan Kritisi Penambahan Utang Kemenhub Sebesar Rp8,2 Triliun di 2022

Diterbitkan

Pada

Dewan Kritisi Penambahan Utang Kemenhub Sebesar Rp8,2 Triliun di 2022
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mengkritisi penambahan utang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2022 yang mencapai Rp8,2 triliun yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan Rp7 triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sigit yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu mengatakan peningkatan hutang Kemenhub harus dilakukan secara hati-hati dan hanya untuk belanja produktif.

“Ada peningkatan utang Kemenhub di tahun 2022. Jika tahun 2021 jumlah pinjaman luar negeri Kemenhub hanya Rp807 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp1, 2 triliun. Ini akan jadi beban APBN dikemudian hari jika tidak dikelola dengan baik,” kata Sigit dalam keterangannya kepada Pedoman Tangerang, Selasa, 8 Juni 2021.

Selain pinjaman luar negeri, utang melalui SBSN juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika tahun 2021 SBSN Kemenhub sebesar Rp5,66 triliun, untuk 2022 melonjak menjadi Rp7 triliun.

Meningkatnya jumlah utang Kemenhub, kata Sigit, harus diwaspadai terlebih melihat realisasi serapan pinjaman Kemenhub selama ini yang cenderung rendah. Jika tidak dikelola dengan baik, hutang tersebut akan menjadi beban dikemudian hari.

“Berkaca dari serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran pinjaman termasuk yang rendah. Tahun 2020, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena sejumlah proyek yang dibiayai SBSN,” kata Sigit.

“Tahun 2021 ini, serapan hingga Juni juga masih rendah di kisaran 29 persen karena ada tambahan pinjaman luar negeri yang belum terserap,” imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sigit mengatakan jika utang tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak terserap, hutang ini akan menjadi beban bagi pemerintah, apalagi jika untuk membiayai proyek yang tidak produktif.

“Jadi, Kemenhub harus ekstra hati-hati dalam mengelola utangnya,” ujar dia.

Baik melalui pinjamam luar negeri maupun SBSN, utang lazim dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Namun, Sigit menuturkan, seharusnya pemerintah tidak selalu bertopang pada utang untuk menutupi defisit. Untuk mengatasi hal itu pemerintah perlu mendorong pendanaan kreatif non APBN dan meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Seharusnya kalau PNBP-nya tinggi, baglock anggaran bisa ditutupi sebagian dari PNBP. Tapi, sudah beberapa tahun ini pendapatan PNBP meleset dari target. Sementara pemerintah sangat berambisi membangun infrastruktur tapi uangnya tidak ada. Akhirnya proyek tertunda dan tidak bisa dimanfaatkan karena belum selesai. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” kata Sigit.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Legislator PKS Dukung Audit Investigasi dan Restrukturisasi Utang Garuda

Diterbitkan

Pada

Legislator PKS Dukung Audit Investigasi dan Restrukturisasi Utang Garuda
Baca Berita

DPR

Walau Sudah Divaksin Nusantara, Waka Komisi IX Nihayatul Wafiroh Mengaku Masih Positif Covid

Diterbitkan

Pada

Penulis

Walau Sudah Divaksin Nusantara, Waka Komisi IX Nihayatul Wafiroh Mengaku Masih Positif Covid
Baca Berita

DPR

Anang Hermansyah Berharap  Pemilu 2024 Mendatang Parlemen Diisi Orang – Orang Profesional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anang Hermansyah Berharap  Pemilu 2024 Mendatang Parlemen Diisi Orang - Orang Profesional
Baca Berita
Loading...