Dewan Dukung Usulan Gubernur Yogyakarta untuk Berlakukan Lockdown

Realitarakyat.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan opsi berlakukan karantina wilayah alias lockdown.

Pernyataan ini menyusul pandangannya akan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang dinilai tak lagi efektif. Laju penambahan kasus Covid-19 tak terbendung hingga membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan kian tergerus.

Opsi lockdown Sultan ini pun mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua DPRD DIY Nuryadi merupakan satu di antaranya.

“Situasi sangat memprihatinkan di mana kondisi sebelum lebaran tidak bisa dipertahankan. Berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang. Antisipasinya di wilayah harus terdapat pembatasan dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali,” kata Nuryadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).

Wakil Ketua DPRD Huda Tri Yudiana juga mendukung wacana itu. Ia mengatakan tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit tak bisa dibiarkan penuh. Dikhawatirkan pasien covid atau penyakit lain yang membutuhkan penanganan segera jadi terbengkalai.

Menurutnya paling tidak, wacana lockdown ini bisa jadi peringatan bagi semua warga DIY untuk lebih menerapkan protokol kesehatan.

“Melihat dari kenyataan yang ada wacana lockdown di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus Covid-19 ini,” kata Huda.

“Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal namun keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem (Sultan) memilih opsi atau pilihan terakhir adalah dilakukannya lockdown total,” sambungnya.

Meski demikian, wacana lockdown wajib dirumuskan secara matang, termasuk dari aspek anggaran. Sejauh ini memang belum ada komunikasi terkait hitung-hitungan APBD untuk ongkos selama masa karantina wilayah.

“Terkait hal tersebut kita harus memikirkan masyarakat luas di mana mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. Maka wacana lockdown ini adalah sebuah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun,” kata politikus PKS itu.

DPRD DIY berencana berkoordinasi dengan pimpinan daerah di Yogya yang lain agar bisa memberikan pesan strategis kepada Pemda DIY dan masyarakat terkait upaya yang akan dilakukan ke depannya.

Suara dukungan lainnya datang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah DIY Joko Murdiyanto. Ia melihat kini para tenaga kesehatan (nakes) mulai kewalahan. Karena selain berjibaku dalam penanganan Covid-19, mereka juga tengah terlibat untuk menyukseskan akselerasi program vaksinasi.

Apalagi target vaksinasi harian juga tidak sedikit. Semua demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.

Bagi Joko, lockdown diperlukan dengan segala ketegasannya demi mencegah kian bertambahnya pasien akibat mobilitas masyarakat. Tentu jika kasus tak henti-hentinya bermunculan, para nakes makin kelimpungan. Di satu sisi mereka juga tidak kebal dari paparan virus Corona.

“Kalau memang Sultan sudah menghendaki itu, saya sangat mendukung,” katanya saat dihubungi.

Joko di satu sisi menyadari, kebijakan lockdown bakal sangat tidak mengenakkan bagi Sultan. Namun ia percaya sang Gubernur mengutarakan demikian dengan berbagai pertimbangan dan masukan. Termasuk efek samping, menurutnya juga sudah dipikirkan matang-matang oleh Sultan.

“Memang ini berat, resiko dari ekonomi pasti ya,” ucap Joko.

Karantina wilayah, kata Joko, seharusnya bisa jauh lebih efektif ketimbang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sifatnya cuma setengah-setengah. Menilik pengalaman di berbagai negara, Covid-19 bisa lebih cepat dikendalikan usai lockdown diterapkan.

“Apa jadinya orang pada sakit pertumbuhan (ekonomi) naik tapi banyak yang sakit. Apa yang bisa dirasakan. Pandemi itu panglimanya kesehatannya, kalau kemudian ada masalah di ekonomi orang kesehatan juga sangat paham dan harus ditangani bersama,” paparnya.[prs]