Dana Penerbitan OWK Garuda Belum Cair, Legislator Gerindra: Ini Tolong Dibawa ke Ratas

  • Bagikan
Dana Penerbitan OWK Garuda Belum Cair, Legislator Gerindra: Ini Tolong Dibawa ke Ratas
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan mempertanyakan belum cairnya dana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) senilai Rp 7,5 triliun untuk Garuda Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menduga pencairan anggaran itu masih terganjal di tingkat Kementerian Keuangan.

“Ini tolong dibawa ke rapat terbatas, jangan sampai solusi untuk Garuda yang disepakati Komisi VI dan Kementerian BUMN tidak bisa jalan karena Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Andre dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/6/2021).

Menurut Andre, skema penyelamatan Garuda Indonesia berupa perjanjian OWK antara perusahaan dan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan telah disetujui oleh DPR pada tahun lalu. Dana penerbitan OWK ini pun sudah turun pada awal 2021, namun baru Rp 1 triliun dari total Rp 8,5 triliun sesuai isi perjanjian tersebut.

Andre meminta Kementerian BUMN segera mempertanyakan kepastian pencairan dana tahap selanjutnya ke Kementerian Keuangan. Musababnya, ketidakjelasan turunnya dana itu akan membuat emiten semakin berdarah-darah.

Ia melanjutkan, pemerintah harus total dalam membantu Garuda sebagai maskapai nasional dan tidak setengah hati. Andre pun menyarankan Serikat Pekerja Garuda untuk turut mendorong Kementerian Keuangan.

“Kalau mau demo, demo juga Menteri Keuangan. Jangan hanya Kementerian BUMN dan Komisi VI yang didemo. Saya harap ini bisa segera diselesaikan,” ujar Andre.

Garuda tengah menghadapi kesulitan keuangan lantaran menanggung utang sebesar Rp 70 triliun. Utang Garuda juga terus bertambah sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Komisaris Garuda Indonesia Peter F. Gontha sebelumnya meminta gajinya di perusahaan pelat merah itu dihentikan sementara hingga rapat umum pemegang saham atau RUPS. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk menangani masalah keuangan Garuda.

Permintaan Peter tertuang dalam surat kepada Dewan Komisaris Garuda tertarikh Rabu, 2 Juni 2021. “Maka kami mohon, demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera, mulai Mei 2021 yang pembayarannya memang ditangguhkan, (perusahaan) memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat umum pemegang saham,” ujar Peter dalam surat tersebut.[prs]

  • Bagikan